SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dalam rangka program kabupaten dan kota anti korupsi 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak berkunjung di Sragen dan langsung ke rumah dinas Bupati Sragen, Rabu (5/3/2024).
Pantauan JOGLOSEMARNEWS.COM dilokasi terlihat perwakilan KPK tersebut berkunjung ke rumah dinas Bupati Sragen dengan disambut para pejabat Pemkab Sragen berkaitan dengan dengan observasi calon percontohan kabupaten atau kota anti Korupsi 2024 yang telah diwacanakan di setiap provinsi di Indonesia selama ini.
Kedatangan perwakilan dari KPK itu langsung memberikan pengarahan dan percontohan, dikarenakan Kabupaten Sragen berpeluang menjadi percontohan sebagai salah satu kabupaten Anti korupsi. Selain itu, sebagai kabupaten percontohan nantinya Sragen juga bakal bersaing dengan kabupaten lainnya seperti Karanganyar dan Solo untuk menjadi percontohan anti korupsi.
Pada awak media di Sragen, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi selaku Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK menyampaikan pihaknya observasi di Sragen. Dia menyampaikan Kabupaten atau Kota anti korupsi ini kelanjutan dari program percontohan desa anti korupsi sebelumnya.
“Yang pertama KPK datang kesini dalam rangka melaksanakan kegiatan opservasi program kabupaten dan kota anti korupsi 2024, ini merupakan program kelanjutan yang sebelumnya KPK tahun 2021 sampai 2023 membentuk desa anti korupsi dan sudah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia, kemudian 2024 sampai 2027 melanjutkan desa anti korupsi tingkat kabupaten. KPK di 2024 sampai 2027 nanti membentuk percontohan kabupaten atau kota anti korupsi, tahun ini ada 2 Kabupaten dan 2 kota anti Korupsi, program ini kolaborasi KPK dan kementerian dalam negeri dan kementerian menpan RB dan kementerian keuangan dan instansi terkait,” kata Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi.
Selain itu, Kumbul juga menekankan dari usulan kementerian Dalam negeri ada 99 Kabupaten kota. Namun terseleksi tinggal 12 nominator. Salah satunya di Sragen, sehingga pihaknya memonitor langsung program pemberantasan korupsi di Sragen.
Dia menyampaikan ada 6 komponen utama yang disoroti. Seperti tata pelaksanaan pemerintahan, pengawasan oleh pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan pemerintah membangun budaya kerja anti korupsi serta membangun kearifan lokal dalam rangka menanamkan nilai integritas untuk mencegah korupsi.
“Keuntungannya nanti masyarakat akan lebih sejahtera, kemudian nanti akan sama di desa secara bertahap karena sudah kita siapkan reword, desa saat ini sudah disiapkan selain APBN juga sudah disiapkan reword dari menteri keuangan yaitu 35 juta, lha ini kabupaten sedang berproses dan kami harapkan ini bentuk kerjasama karena KPK terus terang tidak mungkin sendiri dalam pemberantasan korupsi,” bebernya.
Tak hanya itu saja, KPK juga mengatakan jika kabupaten kota yang masih dipantau ini ada indikasi kasus korupsi, bakal segera dicoret dari nominasi kabupaten/kota percontohan.
”Salah satunya kriteria tidak ada laporan dari penegak hukum atau dari KPK sendiri. Maka kami juga kolaborasi dengan Kejari, Kejati, Polres dan Polda. Apakah ada pejabat yang sedang dalam proses hukum disini. Baik bupati, walikota sampai kepala dinas,” jelas Kumbul.
Sementara itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan salah satu langkah agar menjadi percontohan yakni mengejar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Yuni menyampaikan masih ada 3 wilayah yang belum selesai.
”Kepercayaan pada kami, semoga kami bisa menjadi contoh nantinya. Termasuk perilaku kami, tidak hanya administrasi tapi juga perilaku dari Bupati sampai level terbawah,” ujarnya.
Huri Yanto
