JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tindakan kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi di deoan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/3/2024) kemarin mengundang kecaman dari Front Penyelamat Reformasi Indonesia (FPRI).
“Setidaknya sejumlah 47 orang pengunjuk rasa ditangkap, setelah sebelumnya dianiaya dengan cara ditarik, ditendang, dan diinjak-injak,” kata perwakilan FPRI, Dini, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (20/3/2024).
Tindakan kekerasan aparat tersebut mengakibatkan dua orang pengunjuk rasa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Dini mengklaim, aparat kepolisian bertindak arogan ketika memaksa membubarkan massa aksi pada pukul 18.10 WIB. Kala itu, para pengunjuk rasa memilih bertahan karena menunggu 18 orang delegasi yang tengah berdialog dengan wakil rakyat.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pernyataan sikap mewakili berbagai elemen masyarakat sipil. “Kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan kekerasan dan arogansi aparat keamanan kepada pengunjuk rasa.”
Dini menyebut pihaknya juga mendesak seluruh pengunjuk rasa yang ditahan oleh polisi untuk segera dibebaskan. Dia juga menuntut DPR mengambil tindakan penting dan mendesak agar hak angket atas pelaksanaan Pemilu 2024 segera digelar.
Tempo berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Polda Metro Jaya. Namun Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi, sudah membantah hal ini.
“Tidak,” katanya singkat lewat aplikasi perpesanan pada Rabu.
Sebelumnya, pada Selasa ( 19/3/2024), sejumlah massa menggelar aksi demo di depan Gedung DPR. Ratusan orang berpakaian warna hitam dan putih berjalan memadati area depan Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Dengan membawa bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Joko Widodo, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan makzulkan Presiden Jokowi.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang mengikuti aksi demonstrasi tersebut mengatakan terdapat sejumlah tokoh yang turut serta dalam demonstrasi kali ini.
Mereka di antaranya mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.
