JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Keterangan Saksi Kubu Anies di Sidang MK, Ada Upaya Penghapusan Suara Paslon 01 dan O3 di Papua Selatan

Gedung Mahkamah Konstitusi | tempo.co
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Kecurangan Pilpres 2024 salah satunya diungkapka oleh saksi yang dihadirkan oleh kubu Anies di sidang lanjutan Gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adnin Armas, seorang saksi dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengungkapkan ada penggunaan tipe-x atau pengubahan pada perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 dalam Formulir C Hasil di TPS 01 dan 02 Kelurahan Bagaram, Kecamatan Pasui, Kabupaten Mappi, Papua Selatan.

“Kami meminta dibuka dan ditampilkan di layar, di situ suara paslon 01 dan 03 di-tipe-x,” ujar Adnin saat memberikan keterangan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

Baca Juga :  Putusan Sengketa Pilpres 2024, Tinggal Menunggu Hati Nurani dan Keberanian MK

Dia kemudian menceritakan kejanggalan tersebut.

“Yang aneh adalah paslon 01 begitu banyak (suara) sekitar 19, bahkan tertulis angka 19 tapi di-tipe-x dan dinolkan,” ucap Adnin.

Menurut dia, hal serupa juga terjadi pada perolehan suara paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adnin menyebut Ganjar-Mahfud memperoleh 135 suara yang juga dihapus atau dinolkan dengan tipe-x.

“Jadi ketika kami tanyakan kepada pihak KPU di Papua Selatan dan Bawaslu kenapa itu di-tipe-x, kalau satu angka di-tipe-x kan biasa, tapi kalau ada belasan angka bahkan tulisan angka itu di-tipe-x itu kan sesuatu yang ganjil,” beber Adnin.

Tapi, KPU Papua Selatan dan Bawaslu juga tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, sebagai saksi nasional paslon Anies-Muhaimin, pihaknya menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres.

Baca Juga :  Ketum PPP Hadir di Halalbihalal Golkar, Isyarat Gabung Kubu Prabowo?

“Bahkan di tingkat rekapitulasi saksi nasional, kami menolak rekapitulasi karena banyak sekali keberatan yang kami ajukan. Bukan hanya di Papua Selatan, tapi secara nasional kami menolak menandatangani,” ujar Adnin.

Dia mencontohkan di daerah lainnya. Misalnya di Hal lain ketika di Tawau, Sabah, Malaysia di mana jumlah daftar pemilih khusus (DPK) lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT).

Selain itu, ada ketidaksesuaian surat keputusan KPU dengan jumlah surat suara yang dicetak di sejumlah daerah, misalnya di Jawa Tengah.  

www.tempo.co

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com