JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Anggaran negara membengkak sebesar Rp 6,2 triliun untuk pembuatan aplikasi di berbagai instansi pemerintah.
Pembengkakan anggaran itu terjadi karena pengembangan aplikasi ponsel dilakukan di setiap pergantian kepala instansi atau kepala daerah.
Kondisi itu pun, tak pelak memicu kemarahan dan kegeraman Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi mengatakan, kehadiran birokrasi seharusnya melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Untuk mencapai tolok ukur kepuasan masyarakat, menurut dia, seyogyanya manfaat yang diterima masyarakat berupa kemudahan.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan lembaga ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Jokowi dalam acara peluncuran GovTech Indonesia INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Dia menilai kehadiran ribuan aplikasi tersebut justru tumpang tindih karena tidak terintegrasi. Jokowi mengimbau agar K/L menghentikan pembuatan platform-platform baru mulai tahun ini karena telah menelan anggaran negara hingga triliunan rupiah.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan karena mungkin setiap ganti Menteri ganti aplikasi, ganti Dirjen (Direktur Jenderal) ganti aplikasi. Sama, di daerah ganti Gubernur ganti aplikasi, ganti Kepala Dinas ganti aplikasi,” ucap Jokowi.
Pembuatan puluhan ribu aplikasi itu, menurut dia, karena instansi selalu berorientasi pada proyek. Dia bahkan menyebut ada satu kementerian yang merilis lebih dari 5.000 aplikasi.
“Saya enggak tunjukin di kementerian mana, saking kreatifnya – Kalau sudah ada yang baru, apa yang terjadi, instal lagi, isi data lagi, ruwet, ruwet,” ujar Jokowi.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah secara bertahap akan memadukan layanan dari masing-masing K/L yang sekarang masih memiliki aplikasinya masing-masing. Targetnya, pada September 2024, sebagian dari layanan publik itu sudah mulai terinteroperabilitas.
Sekilas Tentang INA Digital
Untuk diketahui, INA Digital adalah bagian dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang merupakan penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah.
Peresmian INA Digital sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
INA Digital diklaim berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, serta mewujudkan layanan publik yang lebih efisien, terpercaya, dan berkualitas. Keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, sederhana, dan transparan.
Di tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan K/L untuk mendukung pengembangan integrasi dan interoperabilitas aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Prioritas, di antaranya pendidikan, kesehatan, sosial, dan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), transaksi keuangan, dan aparatur negara. Sembilan SPBE Prioritas itu dipilih langsung oleh Jokowi berdasarkan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunanya.
Terkait pemilihan Peruri sebagai penyelenggara INA Digital, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai hal itu didasarkan pada portofolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital sebelumnya yang sudah menjadi produk unggulan mereka.
“Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami untuk terus bekerja keras lagi dalam beberapa bulan ke depan untuk dapat memimpikan dan melaksanakan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuai yang dapat diimplementasikan,” kata Erick dalam kesempatan yang sama.
