YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X menegaskan bahwa relokasi PKL ke Teras Malioboro 2 dilakukan berdasarkan kontrak individual dengan Pemda Yogyakarta, bukan dengan koperasi Tri Dharma.
“Kontrak kita sama individu ya individual, kita rembugannya juga sama individual. Bukan dengan koperasi,” jelas Sri Sultan HB X.
Sultan juga mengatakan bahwa PKL yang tergabung dalam koperasi Tri Dharma tetap diakomodir dalam relokasi, namun sebagai individu, bukan atas nama koperasi.
“Kan sudah bicara, kita sudah bicara bahwa di situ hanya dua tahun ya to tapi saya tidak mengenal koperasi tri dharma, itu kontraknya sama pemda kan individual, ya kan,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait dengan permintaan PKL untuk dilibatkan dalam proses relokasi, Sri Sultan HB X menjelaskan bahwa hal tersebut sudah dilakukan dengan individu PKL yang bersangkutan.
“Lho kalau individualnya sudah berproses, sudah rembugan dari rencana pindah ke belakang ramayana sudah bicara wong sudah mau dikerjakan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan Teras Malioboro 2 berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.
Oleh karena itu, Beny meminta jajaran instansi terkait di Pemkot Yogyakarta untuk membangun dialog dengan para pedagang Teras Malioboro 2.
Hal ini dilakukan agar proses relokasi pedagang jilid II tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Kami bukan sedang melempar tanggung jawab, tapi itu wewenang pemkot karena masih dikelola mereka,” jelas Beny, Senin (15/7/2024).
Beny menyatakan, Pemda DIY memberikan keleluasaan kepada Pemkot Yogya untuk mengatur rencana relokasi tersebut.
“Saya juga sudah bertemu dengan Sekda Kota Jogja untuk bicara soal hal ini,” terangnya.
Menanggapi permintaan pedagang yang ingin dilibatkan kembali dalam proses relokasi, Beny memastikan bahwa pemerintah akan mengakomodirnya.
“Kan dari dulu sudah dilibatkan, apakah dari dulu tidak pernah melibatkan? Semua kan dilibatkan elemennya. Tentu pelibatannya tidak semua ada perwakilan,” katanya.
Beny menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemda DIY selalu melibatkan elemen masyarakat.
“Pemda DIY selalu mengedepankan dialog dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakannya,” imbuhnya.
Ia berharap dengan dialog yang konstruktif antara Pemkot Yogya dan para pedagang, solusi terbaik untuk relokasi Teras Malioboro 2 dapat segera tercapai.
Dikabarkan sebelumnya, pada Sabtu (13/7/2024), PKL Teras Malioboro 2 menggelar aksi protes karena gerbang Teras Malioboro 2 ditutup oleh Pemkot Yogyakarta.
Penutupan dilakukan untuk mencegah PKL kembali berjualan di selasar Malioboro. Aksi protes tersebut diwarnai dengan teriakan seruan seperti “PKL Bersatu, Kembali ke Selasar”.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
