Ketua Umum dan Sekjen PBNU Didesak Mundur, Ada Apa?

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU,  Saifullah Yusuf  (Gus Ipul) didesak mundur dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan oleh massa dalam aksi unjuk rasa, yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur  di kantor PBNU,  Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat Jumat (2/8/2024) kemarin.

Ditengarai, aksi tersebut terjadi, merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah. Tuntutan itu disampaikannya pula dengan menggelar sejumlah poster bertuliskan seperti : “Ketum PBNU dan Sekjen PBNU harus mundur”, “Ketum PBNU Jangan Jadi Agen Pemerintah”, hingga “Jangan Kotori Keikhlasan Pendiri NU”.

Dari pantauan di lapangan, massa awalnya datang dan berkumpul di depan jalan tak jauh dari Kantor PBNU sekira pukul 14.35 WIB. Aksi tersebut sempat hampir berujung bentrok lantaran polisi membentuk barikade yang menghalangi massa mendekati kantor PBNU.

Koordinator Umum Aliansi Santri Gus Dur, Muhamad Sholihin melalui pengeras suara mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi.

“Kami minta lima langkah polisi mundur, kami ingin lihat rumah kami,” kata Sholihin.

Aksi dorong mendorong pun terjadi. Polisi berusaha menghalau massa yang hendak menerobos. Selain aparat, terlihat juga puluhan anggota Banser berjaga di depan Kantor PBNU. Beruntung polisi berhasil menciptakan suasa kondusif.

Muhamad Sholihin menilai tindakan Gus Yahya selama ini kontra produktif dan melanggar hasil Muktamar Lampung. Dalam orasinya, dia juga mengatakan Gus Yahya telah mencampuri urusan partai politik dengan membentuk tim untuk mendalami dan kaji ulang hubungan NU dan PKB.

“Katanya tidak politik praktis tapi justru kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi, itu adalah offside, harus diingatkan. Kalau tidak, Muktamar Luar Biasa kami mendukung Gus Yahya diganti bersama Sekjen,” kata Sholihin.

Selain itu, massa aksi turut menekankan pentingnya fokus pada isu-isu keumatan yang lebih mendesak ketimbang urusan parpol, seperti pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Haji. Isu ini dianggap lebih relevan dalam menciptakan keadilan bagi umat daripada terlibat dalam politik praktis dan mencampuri urusan rumah tangga pihak lain.

“Kami menuntut agar Gus Yahya, yang mengaku sebagai kader ideologi Gus Dur, menunjukkan jati dirinya dengan jelas dan tidak melakukan manuver politik yang justru memecah belah umat,” kata Solihin.

Di luar itu, aliansi Santri Gus Dur juga mengkritik keputusan Gus Yahya yang dianggap tidak adil terkait pemecatan kader NU yang mengunjungi Israel. Mereka menilai langkah itu tidak konsisten dengan tindakan Gus Yahya yang tidak menghadapi konsekuensi serupa. Gus Yahya juga pernah ke Israel pada 2018.

“Gus Yahya harus memberikan teladan yang baik. Jika kader NU dipecat karena kunjungan ke Israel, seharusnya dia juga mundur dari posisinya,” ujar Solihin. “Dalam konteks kader NU ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat, harusnya memberikan keteladanan, juga harus mundur,” ujarnya.