JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin mengusulkan agar pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menjadi Perdana Menteri Singapura saja.
Pasalnya, Yusril melalui perusahaannya ikut mendaftarkan diri sebagai perusahaan pengekspor pasir laut, sejak keran ekspor tersebut dibuka oleh presiden Jokowi. Salah satu alasan yang dikemukakan Yusril ikut rame-rame dengan perusahaan lain mengekspor pasir laut, karena Singapura butuh.
“Nah terus soal Yusril, ini bagusnya dia jadi Perdana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Singapura aja tuh,” kata Parid saat dihubungi Tempo melalui saluran telepon pada Jumat (4/10/2024).
Parid menjelaskan alasan dirinya menyarankan Yusril untuk menjadi Perdana Menteri Hukum dan HAM Singapura. Ia mengatakan, Yusril lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan Singapura daripada kebutuhan di dalam negeri terkait pasir laut.
“Kalau dia (Yusril) bilang, Singapura butuh. Udah bagus kalau gitu Anda jadi Perdana Menteri Hukum dan HAM Singapura aja, jangan di Indonesia. Soalnyakan Anda bilang Singapura butuh,” ujarnya.
Menurut Parid, Yusril tidak mencerminkan sosok tokoh yang memahami makna dan arti dari HAM. Sebab, kata dia, sejak disahkannya peraturan ekspor pasir laut, regulasi itu tidak melihat kondisi masyarakat pesisir pantai yang terdampak penambangan itu.
“Itu mencerminkan dia (Yusril) tidak mengerti HAM masyarakat pesisir yang hancur lautnya itu,” tutur Parid.
Lebih lanjut, ia menuturkan, pernyataan yang diungkapkan Yusril tentang kebutuhan Singapura, dinilai tidak memihak rakyat Indonesia. Parid mengatakan, wilayah laut juga dibutuhkan nelayan di Indonesia.
“Kalau dia bilang Singapura butuh, emang Indonesia gak butuh? Itu masyarakat pesisir yang bergantung sama laut juga butuh Pak,” ucap dia.
Menurutnya, jika Yusril menjadi Perdana Menteri Hukum dan HAM Singapura, justru berdampak baik. Parid berujar, apabila Yusril memiliki keinginan untuk menjadi Perdana Menteri Singapura, maka hal tersebut kemungkinan diterima.
“Kalau gitu bilang aja suruh jadi Menkum HAM di Singapura. Itu akan lebih diterima di sana mungkin. Gitu aja,” ujar Parid.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
