JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Senin (6/1/2025) menjadi hari pertama penerapan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah di Indonesia. Untuk kepentingan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah merilis daftar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG ini akan menjadi dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menyatakan dapur-dapur tersebut akan resmi beroperasi besok, Senin (6/1/2025).
“Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” kata Iwan melalui pernyataan resmi, Minggu (5/1/2025).
Berdasarkan data yang dirilis BGN, 190 titik dapur SPPG tersebar di 26 provinsi, dengan Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak, yaitu 57 titik lokasi. SPPG ini melibatkan berbagai mitra, seperti koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas, untuk mendukung kelancaran operasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan program ini diharapkan dapat mencetak generasi muda yang sehat, kuat, dan berkualitas. Selain itu, ia melihat program ini sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai seperti hidup bersih, tanggung jawab, dan toleransi. “Program makan bergizi gratis juga dapat menanamkan spiritualitas dan nilai-nilai kemandirian,” ujar Abdul Mu’ti.
Namun, hingga beberapa hari lalu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum bisa memastikan sekolah mana saja yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program. Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa pembahasan penetapan titik-titik pelaksanaan masih berlangsung dan meminta publik untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional.
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan persiapan pelaksanaan program sudah berjalan di seluruh Indonesia. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan pada 6 Januari sudah siap dimulai, meskipun detail lokasi sekolah masih dirahasiakan.
Dadan juga mengundang masyarakat untuk berkontribusi sebagai mitra dalam program ini. Ia menegaskan bahwa kemitraan akan diatur dengan sistem yang terstruktur agar pelaksanaan tetap terkendali dan adil. “Kami membuka peluang kepada semua pihak untuk menjadi mitra dalam program ini dengan sistem yang memastikan kesetaraan dan transparansi,” ujarnya.
