JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Belakangan heboh mengenai isu adanya sebanyak 2 juta warga Gaza yang akan direlokasi ke Indonesia, telah memunculkan kekhawatiran bagi sebagian rakyat.
Terkait dengan hal itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait kabar tersebut.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kemlu dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
Lebih lanjut, Pemerintah RI secara tegas menghindari untuk memberikan keterangan apapun terhadap isu tersebut.
“Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas,” lanjutnya.
Perihal dengan kondisi terkini di Gaza pasca diumumkannya gencatan senjata oleh Israel, Kemlu menyatakan pemerintah RI ada pada posisi untuk tidak sepakat kalau adanya perpindahan warga Gaza.
Pasalnya, pemerintah RI berpandangan dengan berkurangnya penduduk Gaza maka akan berpotensi memperkuat penduduk Israel atas wilayah Palestina.
Bahkan lebih jauh, wilayah atas Palestina berpotensi dapat dicaplok apabila sebagian besar warganya direlokasi ke negara lain.
“Segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” tegas Kemlu.
Menurut pemerintah RI, gencatan senjata di Gaza yang sedang berlangsung saat ini, justru harus dijadikan momentum untuk mencari solusi.
Bukan sebaliknya, dimana mengurangi warga Gaza dengan merelokasi mereka ke negara lain.
“Gencatan senjata harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati,” tandas Kemlu.
Adapun usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff. Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.
Langkah itu disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.
Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.
Utusan Trump khawatir aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata. Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.
Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak – pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel – Hamas.
Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan.
Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama 6 pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel.
Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.
“Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.
