Beranda Umum Nasional Pengaturan Pajak di Indonesia Dinilai Paling Jelek oleh Bank Dunia, Ini Reaksi...

Pengaturan Pajak di Indonesia Dinilai Paling Jelek oleh Bank Dunia, Ini Reaksi Luhut

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta di TPS 004, Kuningan Timur, Jakarta, 27 November 2024  | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Pernyataan World Bank yang menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak, ternyata telah membuat telinga  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memerah.

Ia pun mengaku tersinggung dengan pernyataan Bank Dunia tersebut.  Untuk diketahui, penilaian oleh Bank Dunia tersebut disampaikan kepada Luhut saat mengunjungi Kantor DEN tiga minggu lalu.

“Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu, tersinggung saya,” kata Luhut, dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Luhut menyebut World Bank memperkirakan, jika Indonesia mampu mengelola pajak secara optimal, maka penerimaan negara dapat meningkat hingga 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan tambahan pendapatan sebesar Rp 1.500 triliun.

Baca Juga :  Bahlil Turunkan Tim Telusuri Dugaan Kaitan Tambang dengan Banjir Sumatera

Ia pun menyampaikan kepada Bank Dunia, Indonesia berencana membuat layanan digital pemerintah atau Government Technology (GovTech) untuk mempermudah pemerintah mengawasi setiap pergerakan ekonomi.

“Ini sama seperti PeduliLindungi saat masa Pandemi Covid-19. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ, tapi dengan PeduliLindungi ini kami bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung, satu daerah, mengurangi penyebaran Covid waktu itu,” tuturnya.

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki layanan digital sistem informasi mineral dan batu bara kementerian/lembaga (SIMBARA) untuk menertibkan pajak. Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas produksi, hingga ekspor-impor mineral dapat terdata dan terlacak.

“Dia sudah ekspor berapa, dia bayar royalti atau belum, ada utang di pemerintah atau tidak. Once itu terjadi, otomatis blocking,” ucapnya.

Luhut menargetkan aplikasi Govtech itu bisa berjalan pada Agustus mendatang, dan optimal dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya ada 300 anak bangsa yang terlibat dalam pembuatan layanan digital tersebut.

Baca Juga :  DPR Minta Cak Imin Redam Pernyataan Tendensius soal Banjir Sumatera, Tidak Saling Menyalahkan

“Jadi ini bukan impor ya. Langsung yang membantu juga di Peduli Lindungi,” ucapnya.

www.tribunnews.com

 

 

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.