JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah memberi ruang bagi pihak swasta untuk mengambil alih proyek-proyek infrastruktur yang sebelumnya dikuasai negara dan didanai oleh APBN.
Langkah itu diyakini dapat mendorong efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas.
Melalui kerja sama dengan pemerintah, para pelaku usaha kini bisa terlibat dalam pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti bandara, bus, hingga kereta api.
Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai kebijakan itu membawa dampak positif bagi perekonomian.
Ia mengatakan, dengan keterlibatan swasta, pemerintah dapat lebih fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pendekatan itu tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.
Arsjad meminta publik agar tidak hanya memandang sisi negatif dari pemangkasan anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto demi program makan bergizi gratis. Menurut dia, Kepala Negara tidak sekadar meminta efisiensi, melainkan juga efektivitas dalam pengelolaan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa anggaran kini difokuskan untuk sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor lainnya memberi ruang bagi keterlibatan swasta. Dengan begitu, Arsjad mengklaim, tata kelola pemerintahan akan berjalan semakin efektif.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah tetap akan mendapatkan penerimaan melalui pajak dari investasi swasta. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri sangat diperlukan, mengingat keterbatasan anggaran negara. Ia menekankan bahwa investasi itu harus dimulai dari dalam negeri.
Terkait dengan anggaran yang dialihkan untuk program makan bergizi gratis, Arsjad menjelaskan bahwa program ini memiliki beberapa tujuan sekaligus, yakni kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan bonus demografi. Ia menilai program ini juga akan membangun industri pangan yang membutuhkan logistik dengan melibatkan pelaku usaha besar dan kecil.
Arsjad berharap publik dapat melihat kebijakan ini secara lebih luas dan tidak hanya fokus pada pemangkasan anggaran semata. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar langkah efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, para menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran dan membahasnya dengan mitra komisi di DPR. Hasil revisi anggaran kemudian akan disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
