JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Para karyawan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemenkes secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor HK.02.02/A/548/2025 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kunta Wibawa pada Minggu (9/2/2024) dan mulai berlaku efektif pada Senin (10/2/2024).
SE tersebut ditujukan kepada seluruh pegawai Kemenkes, baik di tingkat pusat maupun dinas di daerah.
Dalam SE tersebut, disebutkan adanya pembatasan biaya operasional dengan pengurangan anggaran minimal 50 persen untuk kebutuhan seperti alat tulis kantor, barang cetak, alat kebersihan, listrik, air, telepon, internet, serta pemeliharaan gedung dan kendaraan.
Selain itu, penggunaan sarana dan prasarana juga diperketat, termasuk pengaturan yang lebih ketat terhadap penggunaan lift dan pendingin ruangan, serta penerapan penghematan listrik dan air secara disiplin di seluruh unit kerja.
Pembatasan juga berlaku pada penggunaan kendaraan dinas yang kini hanya diperbolehkan bagi pimpinan tinggi madya dan pratama. Sementara itu, perjalanan dinas dikurangi dan lebih mengutamakan mekanisme daring untuk pertemuan serta kegiatan sosialisasi guna menekan biaya transportasi dan akomodasi.
WFA Setiap Rabu
Sebagai bagian dari adaptasi terhadap tren fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA) setiap hari Rabu bagi pegawai non-pejabat pimpinan tinggi di kantor pusat.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas kerja. Untuk memastikan strategi efisiensi ini berjalan optimal, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala, minimal sebulan sekali,” demikian keterangan Kemenkes yang diterima Tribunnews.com, Jumat (14/2/2025).
Kemenkes menegaskan, penghematan ini tidak akan mengganggu layanan kesehatan masyarakat yang tetap menjadi prioritas utama.
Efisiensi anggaran ini dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
