SUKOHARJO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar kegiatan IPTEK kepada Masyarakat bertema “Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah” di Balai Desa Joho, Sukoharjo, Rabu (26/2/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Joho, Tri Agung Basuki, tim penggerak PKK, serta warga Desa Joho. Dalam sambutannya, Tri Agung Basuki menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat tanpa membedakan gender.
“Untuk memastikan kesetaraan hak dan kewajiban dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum, dibutuhkan kebijakan yang berperspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan,” ujarnya, seperti dikutip dalam rilis ke Joglosemarnews.
Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara FH UNS, Dr. Asianto Nugroho, S.H., M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sebagai agenda rutin fakultas.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi terhadap kebijakan Pengarustamaan Gender dan Inklusi Sosial, serta Pemberdayaan Perempuan,” jelas Asianto.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Guru Besar di Bagian Hukum Administrasi Negara, yakni Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H., serta dosen FH UNS, Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H., yang bertindak sebagai narasumber.
Dr. Fatma Ulfatun Najicha menyampaikan peran penting negara dalam memberikan perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. “Negara tidak hanya bertugas memberikan perlindungan, tetapi juga menyediakan kebijakan yang mendorong kesejahteraan masyarakat berdasarkan kesetaraan gender,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa pengarustamaan gender diperlukan untuk memastikan akses yang setara antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya pembangunan. “Dengan pemahaman yang baik tentang pengarustamaan gender, diharapkan masyarakat bisa mengambil langkah-langkah konkret menuju keadilan dan kesejahteraan sosial,” tandas Fatma.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Joho mengenai pentingnya pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan. [Redaksi]
