JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Keduanya, yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga, dijemput paksa oleh penyidik setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa Maya dan Edward awalnya dipanggil sebagai saksi pada Rabu (26/2/2025) pukul 10.00 WIB. Namun, keduanya tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Merespons hal tersebut, tim penyidik melakukan pencarian dan menemukan keduanya, yang kemudian dijemput paksa untuk dibawa ke hadapan penyidik.
Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, penyidik melakukan gelar perkara dan menetapkan keduanya sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga setara RON 92, yang menyebabkan pembayaran impor produk kilang lebih tinggi dari seharusnya.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa Maya Kusmaya memerintahkan Edward Corne untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92. Proses pencampuran ini dilakukan di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka Muhammad Kerry Andrianto Rizal dan Gading Ramadhan Joedo.
BBM hasil pencampuran itu kemudian dijual dengan harga RON 92 atau setara dengan Pertamax, yang jelas tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan kor bisnis PT Pertamina Patra Niaga. Modus ini mirip dengan praktik mafia migas sebelumnya, yakni dengan melakukan mark up impor minyak mentah dan BBM, serta upgrade blending BBM dari Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92).
Kerugian Negara Mencapai Rp 193,7 Triliun
Kasus korupsi ini berdampak besar pada kerugian negara yang mencapai Rp 193,7 triliun. Kejagung merinci kerugian tersebut meliputi:
- Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun
- Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp 2,7 triliun
- Kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp 9 triliun
- Kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun
- Kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun
Serupa dengan Mafia Migas
Pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, mengomentari kasus ini dengan menyebut modus korupsi yang terjadi serupa dengan modus mafia migas sebelumnya. Ia menjelaskan, perampokan uang negara terjadi melalui mark up impor minyak mentah dan BBM, serta upgrade blending BBM dari Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92).
Fahmy yang pernah menjadi anggota Tim Satgas Mafia Migas mengungkapkan bahwa minyak mentah produksi dalam negeri ditolak untuk diolah di kilang Pertamina dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan kualifikasi kilang. Akibatnya, Pertamina harus mengimpor minyak mentah, yang kemudian di-mark up sehingga menyebabkan kerugian negara yang besar.
Total Sembilan Tersangka
Dengan penetapan Maya Kusmaya dan Edward Corne sebagai tersangka baru, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina ini mencapai sembilan orang. Berikut adalah daftar lengkap para tersangka:
- Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
- Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
- Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
- Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International
- Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak
- Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
- Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim
- Maya Kusmaya (MK) – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina
- Edward Corne (EC) – VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga
Kejagung menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas semua pihak yang terlibat untuk mengembalikan kerugian negara yang sangat besar akibat korupsi minyak mentah Pertamina.
