JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Heboh kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia soal gas elpiji 3 kg, hingga berujung ricuh dan mengakibatkan korban jiwa, makin menguatkan sinyal-sinyal di mana Presiden Prabowo bakal melakukan reshuffle kabinetnya.
Bahlil, tentu saja masuk dalam radar sebagai menteri yang layak untuk dicutat dari kabinet Merah Putih. Namun, menurut pengamatan Center of Economic and Law Studies (Celios), ternyata masih ada yang lebih layak untuk direshuffle ketimbang Bahlil.
Dalam laporannya, Celios menyebut Raja Juli Antoni menempati posisi teratas sebagai menteri yang paling layak di-reshuffle dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Kehutanan itu dinilai memiliki kinerja yang kurang memuaskan selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain Raja Juli Antoni, daftar menteri yang kinerjanya dinilai buruk meliputi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di posisi kedua.
Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati urutan ketiga sebagai menteri yang layak dipangkas. Di urutan berikutnya ada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, disusul Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto di posisi kelima.
Celios merilis hasil studi bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran” pada 21 Januari 2025. Dalam kategori “Menteri yang perlu di-reshuffle”, Raja Juli Antoni menempati posisi pertama, diikuti oleh Budi Arie dan Bahlil di posisi kedua dan ketiga. Natalius Pigai serta Yandri Susanto berada di peringkat keempat dan kelima sebagai menteri yang layak dikeluarkan dari kabinet.
Menanggapi sinyal perombakan atau reshuffle kabinet, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta para menteri dari partainya bekerja lebih keras. Ia menegaskan bahwa seluruh menteri Gerindra harus membantu Presiden Prabowo dengan ketulusan dan kerja keras.
“Sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu Presiden,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Wakil Ketua MPR itu juga menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Gerindra, kata dia, akan mendukung semua keputusan yang diambil oleh Prabowo.
Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui secara pasti kapan reshuffle akan dilakukan dan siapa saja yang akan diganti. “Tapi kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa (orangnya), apa lagi. Saya lebih enggak tahu,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo sendiri telah memberikan sinyal akan menyingkirkan menteri yang tidak bekerja optimal. Pernyataan itu disampaikan usai 100 hari masa kerjanya, dalam acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo kepada awak media.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus berjalan dengan bersih dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan bangsa serta rakyat. Ia ingin memastikan kabinetnya berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, turut menanggapi isu reshuffle. Ia mengaku mendengar ada menteri yang kurang seirama dalam menjalankan kinerjanya, meski belum mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud.
“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
