Beranda Umum Masih Terjebak Masalah Klasik, Indonesia Kekurangan 679.000 Guru, Persebaran Tidak Merata

Masih Terjebak Masalah Klasik, Indonesia Kekurangan 679.000 Guru, Persebaran Tidak Merata

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Dikdasmen, Nunuk Suryani memaparkan orasi ilmiah di kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (1/2/2025). Dalam kesempatan itu, UNS melepas lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dan Gelombang 1 tahun 2024 | tempo.co

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sampai dengan tahun 2024 kemarin, Indonensia masih kekurangan sebanyak 679.000 guru. Di samping minimnya jumlah guru, persebaran guru yang tidak merata, sampai sekarang masih menjadi persoalan klasik.

Hal tersebut diungkapkan oleh  Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen, Nunuk Suryani dalam orasi ilmiahnya di kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui, dalam kesempatan itu, UNS melepas lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 tahun 2023 dan Gelombang 1 tahun 2024.

“Kualitas dan distribusi guru masih terbatas, di mana guru bersertifikat pendidik (per Juni 2024) masih kurang dari 50 persen. Dari sisi akses pelatihan dan peningkatan kompetensi guru masih tidak merata,” ungkap Nunuk.

Sementara saat ditemui awak media seusai menyampaikan orasi ilmiahnya, Nunuk mengatakan pihaknya mendorong lulusan PPG, termasuk dari UNS, siap mengabdi ke daerah-daerah yang masih membutuhkan, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

“Untuk lulusan PPG calon guru UNS yang formasinya tidak tersedia di sini agar bersedia mengabdi di daerah-daerah yang membutuhkan, sekarang yang kosong daerah 3T,” ucap dia.

Ia berharap para lulusan PPG UNS agar memanfaatkan kesempatan tersebut. Sebab menurutnya, generasi muda itu dapat ikut membangun Indonesia dari mana saja.

 

“Kalau di sini belum ada kesempatan, bisa membangun Indonesia dari mana saja,” katanya.

Nunuk memastikan pemerintah akan memegang komitmen terhadap masa depan para calon guru yang bersedia ditempatkan di daerah khusus. Ia mencontohkan dari kenaikan pangkat yang akan lebih cepat, kenaikan pangkat istimewa, serta dapat gaji, dan tunjangan daerah khusus.

Baca Juga :  Wouw! Pemerintah Kembali Bakal Berikan Diskon  Harga Tiket Pesawat dan Tarif Tol di Lebaran 2025

“Mereka juga dapat perumahan, sebetulnya kami siap. Kalau dulu ada Indonesia Mengajar, lolos dua tahun, mereka bisa kembali ke kota. Itu kami adopsi juga,” katanya.

Sebagai generasi muda, kata dia, sudah seharusnya mencari banyak pengalaman. Menurutnya, para guru yang sudah lulus dari daerah 3T kompetensinya akan luar biasa. Hal itu lantaran mereka pasti akan mencari berbagai terobosan dan inovasi dalam pembelajaran di daerah itu. Dari seleksi sejak tahun 2021 hingga sekarang kebutuhan formasi di daerah khusus, terutama 3T tidak pernah bisa terpenuhi.

“Mulai seleksi P3K itu kan 2021 sampai sekarang, tahun ini saja 170.000 formasi, kalau ditotal hampir 960.000 P3K yang sudah kami tuntaskan. Selalu daerah 3T formasi kembali ke pemda karena seleksi P3K ini tidak bisa lintas kewenangan,” ungkap dia.

Ia menjelaskan hal itu berbeda dengan CPNS yang bisa memilih di mana pun. “Kalau P3K kewenangan provinsi ya provinsi, kabupaten ya kabupaten,” katanya.

Dengan demikian, ia mengatakan sumber daya manusia (SDM) di daerah-daerah tertentu untuk bidang yang dibutuhkan tidak ada.

“Bukan berarti tidak ada guru, misalnya ini guru matematika berlebih, tapi guru SMK nggak ada, guru luar biasa nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Biasanya suplai guru S1 jurusan-jurusan itu tidak ada di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sana,” ujar dia.

Ia mengatakan di daerah 3T jumlah LPTK tidak banyak dan umumnya yang banyak tersedia adalah program studi (prodi) umum, sedangkan yang sangat dibutuhkan tidak ada.

Baca Juga :  Seorang Guru dan 2 Siswa Terseret Ombak Parangtritis, Ini Nasib Ketiganya

“Jadi memang calon guru tidak ada sehingga harus ada solusi, PPG ini kan dimungkinkan sebenarnya. Mau ditempatkan di daerah-daerah itu yang memang anak mudanya tidak ada,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Hartono mengatakan untuk PPG gelombang 2 tahun 2023 dari sepuluh bidang studi dengan total mahasiswa 459 orang setelah mengikuti uji kinerja dan ujian tulis berbasis komputer hasilnya lulus 100 persen.

Sedangkan untuk PPG gelombang 1 tahun 2024 dari 12 bidang studi dengan total mahasiswa 458 hasilnya 96 persen dinyatakan lulus.

“Ini adalah jumlah lulusan yang sangat membanggakan dan menggembirakan bagi kita semua. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa bangga dan harapan kepada para lulusan yang telah berhasil menyelesaikan semua rangkaian tugas dan kegiatan program PPG calon guru selama 2 semester di program studi PPG FKIP UNS ini sesuai dengan waktu yang ditentukan,” katanya.

www.tempo.co