Beranda Daerah Wonogiri Pemotongan Anggaran 2025 Lebih Berat dari Pandemi Covid-19 Pembangunan Jalan di Wonogiri...

Pemotongan Anggaran 2025 Lebih Berat dari Pandemi Covid-19 Pembangunan Jalan di Wonogiri Terancam Mandek

Bupati Jekek
Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek. Joglosemarnews.com/Aris Arianto

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM
Pemotongan anggaran 2025 lebih berat dari pandemi Covid-19. Imbasnya pembangunan jalan di Wonogiri terancam mandek.

Pemkab Wonogiri menghadapi tantangan besar akibat pemotongan anggaran sebesar Rp 63 miliar pada tahun 2025. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat ini berdampak langsung pada berbagai program pembangunan daerah, termasuk proyek perbaikan infrastruktur jalan yang terancam tertunda.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek menegaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran kali ini lebih berat dibandingkan refocusing saat pandemi Covid-19.

Menurutnya, meskipun pada masa pandemi ada pengurangan anggaran, dana tersebut masih bisa dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Namun, kondisi saat ini berbeda karena dana hasil efisiensi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Saat pandemi Covid-19, refocusing anggaran memang terjadi, tetapi masih ada fleksibilitas bagi daerah untuk mengelolanya. Sekarang, anggaran dipotong dan langsung dikelola pusat, sehingga ruang gerak daerah semakin terbatas,” ujar Bupati Jekek baru baru ini.

Baca Juga :  ASN Ngantor 3 Hari Seminggu, Fix! Negeri Ini Milik Abdi Negara

Akibat pemotongan ini, Pemkab Wonogiri harus menata ulang prioritas pembangunan dengan anggaran yang tersisa. Salah satu dampak paling signifikan adalah penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp 18 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan jalan.

“Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 18 miliar yang kami siapkan untuk membangun jalan dipangkas hingga Rp 0. Dengan kondisi ini, pembangunan pasti akan terkendala. Kami harus melakukan perhitungan ulang,” jelas Bupati Jekek.

Sebagai langkah strategis, Pemkab Wonogiri berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah perlu mencari solusi kreatif agar pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya terhenti. Aris Arianto