JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Selama ini, hasil ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia banyak disimpan di bank luar negeri, sehingga merugikan negara, karena tidak bisa untuk menopang cadangan devisa nasional.
Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) SDA dalam bank nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.
Presiden menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan baru tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor.
“Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
PP Nomor 8 Tahun 2025 mengatur kewajiban penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia yang akan ditingkatkan menjadi 100 persen. Dana hasil ekspor tersebut wajib ditempatkan dalam rekening khusus DHE SDA di bank-bank nasional dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.
Prabowo menjelaskan, aturan itu akan berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun, sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dari kebijakan tersebut, tetap mengacu pada PP Nomor 26 Tahun 2023.
Pemerintah menargetkan kebijakan itu akan menambah devisa hasil ekspor Indonesia sebesar USD 80 miliar pada 2025. “Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih USD 100 miliar,” kata Prabowo.
