YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang protes terhadap pemerintahan yang dinilai semakin otoriter terus mengalir. Aliansi Jogja Memanggil menegaskan akan bertahan dan menginap di halaman gedung DPRD DIY sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap mengancam kebebasan sipil.
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang kini telah disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang (UU). Massa menilai aturan tersebut semakin mengukuhkan dwifungsi ABRI dan mengancam demokrasi.
“Kami melihat bahwa rezim hari ini, Prabowo-Gibran, semakin menegaskan pendekatan militeristik dalam menjalankan pemerintahan. Ini sangat berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat,” ujar Humas Jogja Memanggil, Marsinah, di sela aksi, Kamis (20/3/2025).
Marsinah menegaskan bahwa aksi kali ini merupakan puncak kemarahan dari berbagai kelompok yang tergabung dalam aliansi. Mereka berkomitmen untuk menginap di halaman DPRD DIY hingga batas waktu yang belum ditentukan sebagai bentuk perlawanan.
“Iya, rencananya kami akan menginap. Bisa satu hari, dua hari, tiga hari, tergantung situasi. Kami sudah berkoordinasi untuk memastikan aksi ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Selama menginap di lokasi aksi, para peserta akan menggelar berbagai kegiatan, mulai dari orasi, pembacaan puisi, musikalisasi, hingga diskusi kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas gerakan dan menyuarakan aspirasi secara kreatif.
“Ini bukan sekadar aksi protes biasa, tapi juga upaya untuk terus membangun kesadaran bersama. Kami menggunakan ruang ini untuk memperkuat soliditas gerakan dalam melawan rezim otoriter,” tegas Marsinah.
Aksi protes ini menjadi sinyal kuat dari masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dinilai mengancam demokrasi. Mereka bersiap untuk terus menyuarakan perlawanan hingga tuntutan mereka mendapat perhatian serius.
