SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali menggelar Kajian Webinar Series #48 dengan topik “Strategi Mewujudkan Indonesia Berkemakmuran”. Acara yang berlangsung pada Rabu, (5/3) ini, diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube Masjid Hj. Sudalmiyah Rais UMS dan diikuti oleh sebanyak 676 peserta dari dosen dan tenaga kependidikan UMS.
Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fill., MPA., hadir sebagai narasumber. Ia didampingi oleh Bambang Sukoco, S.H., M.H., yang bertindak sebagai moderator. Webinar ini mengupas strategi dalam membangun bangsa yang makmur dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam paparannya, Bachtiar mengingatkan kembali cita-cita nasional yang telah dicanangkan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya sekedar terbebas dari penjajahan, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ia mengutip alinea keempat UUD 1945 yang merinci tujuan negara, termasuk melindungi seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan umum.
Bachtiar juga menyoroti pentingnya Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional dengan prinsip kekeluargaan. Ia menegaskan bahwa cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, dan sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks kemakmuran, Bachtiar mengajak peserta untuk merefleksikan berbagai persoalan bangsa yang masih menjadi tantangan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, akses pendidikan yang belum merata, serta praktik korupsi yang semakin masif.
“Semua elemen bangsa harus turut serta dalam menyelesaikan persoalan ini,” tegas Bachtiar.
Salah satu permasalahan utama yang disoroti adalah ketimpangan dalam akses pendidikan. Menurutnya, pemerintah belum mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Bayangkan jika Muhammadiyah tidak membangun sekolah dari Sabang sampai Merauke sebanyak lebih dari lima ribu sekolah dasar dan menengah, serta lebih dari 160 perguruan tinggi di dalam dan luar negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bachtiar menekankan kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan tinggi, termasuk UMS yang setiap tahunnya mampu menampung hingga delapan ribu mahasiswa baru. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa Muhammadiyah turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah keterbatasan daya tampung perguruan tinggi negeri.
“Pemerataan saja belum cukup, mutu pendidikan juga harus diperhatikan,” katanya saat menyinggung soal mutu pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Ia berharap kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat sehingga mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing global.
Dalam paparannya, Bachtiar juga mengangkat berbagai paradoks yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah paradoks antara demokrasi dan kemakmuran, di mana kebebasan yang ada belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menyoroti paradoks sumber daya yang melimpah tetapi masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
“Kondisi kemakmuran yang ideal bukanlah keadaan serba berlebihan, melainkan kecukupan dan tidak kekurangan,” kata Bachtiar saat mengutip pemikiran Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa kemakmuran merupakan bagian dari siklus peradaban manusia, yang meliputi fase kelahiran, pertumbuhan, kemakmuran, kemunduran, dan kehancuran.
Kemakmuran yang diharapkan bagi bangsa ini, lanjut Bachtiar, mencakup aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual. Konsep “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” menjadi gambaran ideal bagi Indonesia, yaitu negeri yang aman, damai, dan makmur serta diridai oleh Allah SWT.
Dalam mencapai kemakmuran, narasumber memaparkan strategi yang harus dilakukan, di antaranya membangun karakter dan mentalitas bangsa, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memastikan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, perlu ada kebijakan afirmatif bagi masyarakat kecil, desa, dan daerah tertinggal (3T), serta pemerataan infrastruktur dan teknologi informasi.
Dengan berbagai strategi tersebut, Bachtiar optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai kemakmuran yang berkeadilan. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi seperti Muhammadiyah, memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut.
“Kemakmuran bukan sekadar impian, tetapi harus diperjuangkan bersama,” pungkasnya. Prihatsari
