JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Golkar menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyusul pernyataan kontroversialnya soal teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah yang belakangan kerap menimbulkan kegaduhan publik.
“Intinya evaluasi,” ujar Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Selasa (8/4/2025). Ia menambahkan, pencopotan atau perombakan posisi merupakan kewenangan penuh Presiden. Namun Sarmuji menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang mampu menghadirkan “cahaya”, yaitu informasi valid, otoritatif, dan narasi yang membangun.
Sarmuji menilai ada dua opsi bagi Hasan Nasbi: perbaikan atau penggantian. Bila memungkinkan, kata dia, proses belajar bisa menjadi ruang evaluasi. “Mungkin ada proses belajar untuk tidak menjawab tergesa-gesa, untuk lebih berempati terhadap kondisi orang lain,” katanya.
Saran evaluasi itu muncul setelah Hasan Nasbi membuat pernyataan yang memantik kontroversi terkait aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christi, pada Kamis (20/4/2025). Saat dimintai tanggapan keesokan harinya dalam konferensi pers di Kompleks Istana, Hasan mengatakan bahwa kepala babi itu “dimasak saja.” Ucapan itu menuai kritik luas dari kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan pers.
Presiden Prabowo Subianto pun mengaku kaget sekaligus menyayangkan pernyataan tersebut. Ia menilai ucapan Hasan sebagai tindakan yang teledor dan tidak pantas.
“Tapi benar, itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Saya kira beliau menyesal,” ujar Prabowo dalam wawancara khusus bersama enam pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Minggu (6/4/2025), sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Kompas.id.
Prabowo menyebut Hasan Nasbi sebagai figur baru dalam pemerintahan yang mungkin belum sepenuhnya memahami etika komunikasi di lingkup publik. “Banyak yang baru, jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap,” ujarnya.
Presiden juga mengakui bahwa komunikasi dalam pemerintahannya masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut kesalahan komunikasi adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
“Komunikasi kurang baik itu saya anggap salah saya. Karena fokus kami kerja, deliver, rakyat menunggu keputusan,” ujar Prabowo.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai Hasan Nasbi sebaiknya mundur dari jabatannya. Bila tidak, Presiden diminta untuk mencopotnya.
“Masih banyak anak bangsa yang lebih kompeten. Mengganti Kepala PCO diharapkan dapat mengubah pendekatan komunikasi pemerintah agar lebih demokratis dan berempati,” tuturnya.
Di tengah sorotan publik, Hasan Nasbi mencoba menjelaskan bahwa ucapannya dimaksudkan untuk meniru sikap Francisca Christi yang merespons teror tersebut dengan bercanda. Namun, klarifikasi itu tak serta merta meredakan kritik.
“Justru saya setuju dengan Francisca. Kan dia merecehkan teror itu, jadi si peneror enggak kesampaian KPI-nya,” ujar Hasan kala itu.
Meski begitu, sebagian kalangan menilai posisi Hasan sebagai juru bicara utama Presiden tetap harus dievaluasi. Sebab, fungsi komunikasi strategis negara bukan semata menyampaikan pesan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika demokrasi dan kebebasan pers yang semakin kompleks.
