JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Target ambisius pemerintah untuk menghadirkan 3 juta rumah ternyata belum bisa terealisasi tahun ini. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah secara terbuka mengakui capaian program tersebut masih jauh dari harapan.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (IPK), Fahri bahkan menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku koordinator. Ia menegaskan belum ada progres berarti lantaran anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya terfokus untuk target utama.
“Untuk 2025 ini memang belum jalan. Saya sudah sampaikan maaf karena yang berjalan masih program CSR dan kegiatan lain di luar KPI kita,” ujar Fahri kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
Meski begitu, Fahri memastikan fondasi untuk merealisasikan 3 juta rumah sudah mulai diletakkan. Menurutnya, tahun depan pemerintah akan menggeber program ini dengan memanfaatkan anggaran yang disusun kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mendorong agar aset tanah milik negara bisa dimanfaatkan sepanjang lolos uji kelayakan.
Politikus Partai Gelora itu menjelaskan bahwa skema pembangunan tidak hanya fokus pada rumah baru, tetapi juga renovasi. Rencananya, dua juta rumah akan masuk kategori renovasi, sementara satu juta unit dikerjakan melalui skema off-taker yang melibatkan BUMN dan mitra swasta, termasuk Danantara. Sebagian lagi ditopang pinjaman luar negeri untuk mendukung peremajaan kawasan.
Sri Mulyani Siapkan Rp 57,7 Triliun
Sinyal percepatan program juga ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam keterangan pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan Rp 57,7 triliun untuk mendukung penyediaan 770 ribu unit rumah pada tahun depan.
Dari total anggaran tersebut, Rp 33,5 triliun dialokasikan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan membiayai 350 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) memperoleh porsi Rp 6,6 triliun, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan Rp5,6 triliun untuk standar biaya khusus dan subsidi uang muka.
Tak hanya itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mendapat kucuran Rp8,6 triliun untuk meningkatkan kualitas hampir 374 ribu rumah masyarakat miskin. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus kontraktor perumahan dengan plafon Rp20 miliar per kontraktor, guna menggerakkan sektor UMKM.
Insentif fiskal pun masih dipertahankan, berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk 40 ribu unit rumah komersial senilai Rp3,4 triliun. “Kebijakan ini untuk menjaga keseimbangan sisi permintaan dan pasokan agar sektor perumahan tetap bergairah,” jelas Sri Mulyani.
Dengan skema pembiayaan campuran antara APBN, kontribusi masyarakat, hingga kerja sama swasta, pemerintah optimistis program 3 juta rumah bisa tancap gas mulai 2026. Namun, publik kini menanti apakah janji tersebut benar-benar bisa diwujudkan setelah penundaan di tahun berjalan. [*] Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
