JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya membeberkan penyebab utama ledakan kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat. Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan tumbang usai menyantap makanan MBG yang disebut-sebut tidak segar.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengaku terkejut dengan pola pengolahan bahan baku di dapur MBG setempat. Ia menyebut, ayam yang disediakan untuk menu siswa sudah dibeli sejak Sabtu, tetapi baru dimasak pada Rabu.
“Untuk rumah tangga mungkin masih bisa, karena jumlahnya kecil dan disimpan di kulkas. Tapi ini sampai 350 ekor ayam, freezer mana yang kuat menahan dalam kondisi segar?” kata Nanik saat konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Menurut Nanik, praktik tersebut sama sekali tidak bisa ditoleransi karena berisiko tinggi memicu keracunan massal. Ia menilai kasus Bandung Barat menjadi pembelajaran penting untuk seluruh mitra dapur MBG agar menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.
Data Dinas Kesehatan mencatat hingga Kamis (25/9/2025) jumlah korban sudah mencapai 1.315 orang, mayoritas pelajar PAUD, SD, SMP, hingga SMA, serta sejumlah orang tua. Meski jumlah pasien yang dirawat terus menurun, posko kesehatan di Kecamatan Cipongkor masih menerima laporan warga yang mengalami gejala keracunan.
“Yang di Posko Kecamatan Cipongkor tinggal beberapa, sebagian besar sudah pulang,” ujar Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah.
Tak Ada Dapur Fiktif
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menepis isu adanya “dapur fiktif” dalam program MBG. Menurutnya, yang terjadi hanyalah mitra yang tidak serius menyelesaikan tahap persiapan pembangunan dapur.
“Di BGN tidak ada yang fiktif. Fiktif itu kalau sudah disetujui, sudah ada rekening virtual, sudah jalan, tapi kemudian tidak beroperasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setiap mitra dapur MBG wajib menunjukkan legalitas lahan, legalitas lembaga, hingga data geospasial sebelum diverifikasi. Mitra juga diberi waktu 30–45 hari untuk membangun atau merenovasi dapur. Namun, banyak mitra berhenti di tengah jalan sehingga statusnya di-rollback ke tahap pengajuan.
Menurut Dadan, hingga kini tercatat lebih dari 6.000 mitra yang dinilai tidak serius. Dari jumlah itu, sekitar 2.100 mitra kembali aktif setelah mendapat kesempatan melalui layanan pengaduan. “Sisanya lebih dari 3.900 mitra yang tidak serius akan kita hapus dari sistem untuk membuka kuota baru,” jelasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa istilah “fiktif” keliru digunakan. “Kalau belum disetujui dan belum beroperasi itu bukan fiktif. Fiktif itu baru terjadi kalau sudah ada semuanya tetapi tidak jalan,” tandasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
