JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa sepertiga masyarakat menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) layak dihentikan. Hasil survei yang dirilis pada Ahad (9/11/2025) itu menunjukkan 34,1 persen responden meminta program MBG dihentikan, sementara 61 persen berharap program tetap dilanjutkan. Sisanya, 4,9 persen memilih tidak menjawab.
Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei tersebut merupakan bagian dari evaluasi publik terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei dilakukan pada 20–27 Oktober 2025, melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan metode multistage random sampling. Margin of error tercatat ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Burhanuddin menyebut ada beberapa alasan mengapa sebagian masyarakat ingin program MBG dihentikan. Faktor terbesar adalah banyaknya kasus keracunan yang dilaporkan (33,4 persen), disusul pandangan bahwa dana sebaiknya dialihkan ke program lain (9,7 persen), serta keinginan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai (9,2 persen).
Sementara itu, masyarakat yang mendukung kelanjutan program menilai MBG masih memiliki dampak positif. Sebanyak 13,3 persen menyebut program tersebut meringankan beban orang tua, 13 persen menilai pelaksanaannya sudah baik, dan 11,3 persen menganggap MBG penting untuk menjaga gizi anak-anak.
Selain MBG, Indikator juga menyoroti dua program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang pendidikan, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Mayoritas responden menilai kedua program tersebut berjalan baik. Sebanyak 75,5 persen menyatakan puas dengan Sekolah Rakyat, sedangkan 70,5 persen menyatakan puas terhadap Sekolah Garuda.
Namun, hasil survei ini muncul di tengah meningkatnya laporan kasus keracunan akibat konsumsi makanan MBG. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 19 Oktober 2025 tercatat 13.168 anak menjadi korban keracunan. Angka tertinggi ditemukan di Jawa Barat (549 kasus), disusul DIY (491 kasus), Jawa Tengah (270 kasus), Sumatera Utara (99 kasus), dan Nusa Tenggara Barat (84 kasus).
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut peningkatan kasus keracunan itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah. “Kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan di lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa angka keracunan tersebut masih berada dalam batas yang ia sebut “manusiawi.” Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 20 Oktober 2025, Prabowo menyebut tingkat kesalahan yang tercatat hanya sekitar 0,0007 persen dari total 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan.
“Kalau dihitung, keberhasilannya mencapai 99,99 persen. Hampir tidak ada kegiatan manusia berskala besar yang bisa benar-benar tanpa kesalahan,” ujar Prabowo.
Meski demikian, hasil survei Indikator memperlihatkan sinyal bahwa kepercayaan publik terhadap program andalan Prabowo-Gibran mulai diuji. Tingginya angka dukungan memang menunjukkan apresiasi masyarakat, namun catatan kritik soal keamanan pangan dan efektivitas penyaluran menjadi pekerjaan rumah besar yang belum selesai. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
