JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Aceh resmi mengajukan permintaan bantuan internasional menyusul dampak luas banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Permohonan itu disampaikan melalui surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Aceh dalam penanganan bencana besar, termasuk tragedi tsunami 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya, Senin (15/12/2025).
Di tengah upaya pemerintah daerah membuka jalur bantuan internasional, gelombang keprihatinan juga muncul dari warga terdampak. Sejumlah penyintas di beberapa wilayah Aceh mengibarkan bendera putih di pinggir jalan sebagai simbol permohonan bantuan, termasuk kepada komunitas internasional.
Aksi tersebut terekam dalam berbagai video yang beredar luas di media sosial sejak awal Desember 2025. Bendera putih terlihat dipasang di sejumlah titik di Aceh Timur, Kota Langsa, hingga Aceh Tamiang.
Salah satu warga Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, Abu Alex, mengungkapkan bahwa pengibaran bendera putih dilakukan karena kondisi darurat yang masih dirasakan warga meski bencana telah berlalu lebih dari dua pekan.
“Perbaikan listrik dan jalan utama juga belum selesai,” kata Abu Alex dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).
Ia menjelaskan, bendera putih dimaknai sebagai simbol harapan akan keselamatan dan perlindungan, sekaligus isyarat terbuka kepada berbagai pihak agar bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau wilayah terdampak tanpa diskriminasi. Menurutnya, hingga hari ke-15 pascabencana, sejumlah warga masih mengalami kesulitan mendapatkan makanan, air bersih, dan tenda pengungsian.
Kekecewaan warga turut dipicu belum adanya penetapan status darurat bencana nasional oleh pemerintah pusat, sehingga penanganan bencana sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh mencatat respons bantuan dari berbagai elemen masyarakat terus berdatangan. Muhammad MTA menyebut saat ini sudah ada 77 lembaga dengan sekitar 1.960 relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.
Sejumlah organisasi kemanusiaan, baik lokal, nasional, maupun internasional, telah bergabung dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh. Di antaranya Save The Children, Islamic Relief, Baznas, Relawan Nusantara, Orari, Koalisi NGO HAM, hingga beberapa tim medis dari perguruan tinggi.
“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” ujar Muhammad.
“Kehadiran lembaga dan relawan ini kita harapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung oleh institusi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pemerintah kabupaten/kota, ormas/OKP, serta masyarakat Aceh,” lanjutnya.
Bencana banjir dan longsor di Aceh terjadi sejak Rabu (26/11/2025) dan berdampak pada sedikitnya 18 kabupaten/kota. Wilayah dengan dampak terparah antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total korban meninggal akibat rangkaian bencana di Sumatera mencapai 1.016 jiwa per Ahad (14/12/2025). Dari jumlah tersebut, korban meninggal di Aceh tercatat sebanyak 424 orang. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
