JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah dinilai akan lebih efektif menangani bencana banjir Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, apabila statusnya dinaikkan sebagai bencana nasional.
“Kuncinya, jadikan bencana banjir, bandar dan longsor di Sumatera ini sebagai bencana nasional. Karena harus ada perhatian total dari pemerintah untuk penanganan dalam satu atau dua bulan ke depan,” ujar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal seperti dikutip dari akun @dinopattidjalal pada Sabtu (6/12/2025).
MANTAN Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal kembali menyuarakan pentingnya penerapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Seruan tersebut disampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Sebagai figur yang pernah menangani krisis besar di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino menilai pengalaman masa lalu dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Dino yang saat tsunami Aceh 2004 bertindak sebagai juru bicara presiden, memaparkan sembilan poin yang menurutnya krusial untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif. Ia menyatakan bahwa pendekatan kepemimpinan SBY pada masa itu bisa dijadikan pedoman.
Menurutnya, aspek yang paling menentukan adalah kepemimpinan langsung dari presiden. Dino menilai dalam situasi bencana besar, keputusan terpadu sangat dibutuhkan agar para pejabat daerah maupun unsur lapangan tidak bekerja secara tumpang tindih. “Mereka semua hanya akan turut dan nurut pada satu otoritas tertinggi, yaitu presiden,” ujarnya.
Dino juga menekankan agar pemerintah tidak terlalu terpaku pada laporan awal terkait jumlah korban maupun kerusakan. Ia mengingatkan bahwa data permulaan biasanya tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Ia memberi contoh saat tsunami Aceh, ketika laporan awal hanya menyebut 50 korban sebelum akhirnya melonjak menjadi 150 ribu orang. “Percayalah, jumlah korban di Sumatera kali ini akan terus bertambah dan pemerintah perlu siap untuk ini,” katanya.
Selain itu, Dino mengingatkan bahwa persoalan baru akan terus muncul setelah banjir surut. Pengalaman ketika menangani tsunami menunjukkan bahwa ancaman penyakit akibat banyaknya jenazah yang belum tertangani menjadi masalah serius. “Di waktu tsunami dulu, satu hal yang menjadi masalah adalah penyakit yang begitu cepat menyebar karena begitu banyaknya mayat di lapangan,” tuturnya.
Dalam situasi krisis yang melibatkan tiga provinsi sekaligus, Dino memastikan perlunya satu komandan operasional yang diberi mandat penuh dari presiden. Menurutnya, peran Kepala BNPB saja tidak cukup tanpa dukungan struktur komando tambahan. “Tampaknya Kepala BNPB butuh di-back-up,” ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional dan mengonsolidasikan seluruh perangkat negara agar koordinasi antarlembaga berjalan cepat dan tegas. Di sisi lain, perlu pula ditunjuk satu juru bicara khusus untuk menyampaikan perkembangan situasi dari lokasi bencana, bukan dari Jakarta, guna memberikan ketenangan publik. “Tapi komunikasi sebaiknya tidak dilakukan dari Jakarta, tapi dilakukan dari di lapangan,” tambahnya.
Dino turut mengingatkan para menteri agar tidak terseret ke pekerjaan teknis seperti pembagian bantuan langsung. Ia menilai tugas menteri adalah merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi intensif. “Kalau bisa rapat terus di pagi dan malam hari untuk berkoordinasi,” kata dia.
Poin berikutnya adalah perlunya kehati-hatian dalam menentukan akhir masa tanggap darurat. Menurut Dino, keputusan tersebut harus didasarkan pada kriteria yang terukur agar transisi menuju fase rehabilitasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Terakhir, ia menyarankan pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurutnya, sebagian anggaran besar di sejumlah kementerian perlu dialihkan untuk pemulihan bencana karena beban rehabilitasi kali ini kemungkinan besar bergantung penuh pada dana pemerintah. Ia menyebut situasinya berbeda dengan penanganan tsunami Aceh yang mendapat perhatian dan bantuan besar dari komunitas internasional. “Namun untuk pencanaan banjir di Sumatera kali ini, nampaknya tidak akan banyak bantuan internasional dan ini akan menimbulkan kebutuhan dana yang signifikan,” ujar Dino. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
