JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah pusat mulai mematangkan langkah relokasi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam di berbagai wilayah Sumatera. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemanfaatan tanah negara sebagai lokasi hunian baru bagi masyarakat terdampak.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pendataan terhadap aset negara yang memungkinkan digunakan untuk relokasi, mencakup wilayah di puluhan daerah terdampak bencana.
“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu. Nantinya juga akan dialokasikan sebagai titik-titik relokasi,” ujar Prasetyo di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Prasetyo, relokasi ini ditujukan bagi warga yang rumahnya dinilai sudah tidak layak atau tidak aman untuk dihuni kembali. Selain menyiapkan lahan, pemerintah juga tengah menyusun tahapan pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
“Mulai dipikirkan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk menghitung berapa rumah yang terdampak, baik yang skala berat, menengah, maupun skala ringan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan awal terkait bantuan renovasi rumah bagi korban bencana di Sumatera. Anggaran yang disepakati sebesar Rp 60 juta untuk setiap unit rumah terdampak.
Persetujuan tersebut disampaikan Presiden Prabowo setelah menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
Dalam laporannya, Suharyanto menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera mengakibatkan kerusakan puluhan ribu rumah warga. Total terdapat 37.546 rumah yang masuk kategori rusak berat, sedang, hingga ringan.
Ia menjelaskan bahwa alokasi dana Rp 60 juta per rumah diperlukan untuk memastikan proses renovasi dapat berjalan optimal dan memenuhi standar kelayakan hunian.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan persetujuannya, namun mengingatkan agar perhitungan anggaran tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujar Prabowo.
Pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan bencana, mulai dari relokasi hingga rekonstruksi, akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan kehidupan warga terdampak. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
