JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan pemerintahan dari pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja maupun menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Ia memastikan langkah tegas akan diambil tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, suku, agama, maupun ras.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang terus menunjukkan tren positif.
Menurutnya, Indonesia saat ini berada di peringkat kedelapan ekonomi terbesar dunia dan berpeluang menembus posisi lima besar, bahkan empat besar, dalam 15 hingga 20 tahun mendatang. Namun, capaian itu dinilai tidak akan terwujud tanpa pembenahan serius dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan kekayaan negara.
Prabowo menilai persoalan utama bangsa bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada praktik pengelolaan yang belum maksimal dan masih diwarnai penyelewengan. Ia menyinggung berbagai tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik memperkaya diri yang menghambat pemerataan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah pusat akan menegakkan hukum dan tidak ragu menyingkirkan pejabat yang tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Kita tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu tanpa melihat partai mana asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana,” kata Prabowo.
Ia juga mempersilakan para pejabat yang tidak setia pada kepentingan rakyat untuk meninggalkan jabatannya.
“Saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa transformasi menuju negara modern dan makmur harus dilakukan secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bermakna jika kekayaan negara tidak dikelola secara jujur dan adil.
“Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ujar Prabowo.
Meski demikian, ia mengingatkan target tersebut menuntut perubahan mendasar dalam manajemen pemerintahan.
“Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat,” katanya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh meninggalkan satu daerah pun. Ia menolak kondisi di mana masih ada rakyat yang hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah melimpahnya potensi kekayaan negara.
Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pimpinan, mulai dari menteri hingga kepala daerah, untuk bekerja lebih keras dan serius membenahi berbagai kelemahan dalam pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan yang merata. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
