Beranda Umum Nasional Respons Komisi V DPR, Kepala BGN Siap Jika Presiden Mau Alihkan Dana...

Respons Komisi V DPR, Kepala BGN Siap Jika Presiden Mau Alihkan Dana MBG untuk Korban Bencana Sumatera

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (3 dari kiri) | bgn.go.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Dadan Hindayana menyatakan siap, andaikata Presiden hendak mengalihkan dana tak terserap dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu para korban bencana di Sumatera.

Dadan menegaskan, Badan Gizi Nasional pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemanfaatan anggaran negara, termasuk jika ada keputusan untuk mengalihkan dana MBG yang belum terserap bagi penanganan bencana.

Menurutnya, kewenangan untuk memutuskan pengalihan anggaran sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dengan pelaksanaan administratif berada di bawah Kementerian Keuangan.

“Itu kewenangan Presiden dan secara administratif dilaksanakan oleh Menkeu (Menteri Keuangan),” kata Dadan kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan, saat ini BGN justru tengah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) guna mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Kendati demikian, Dadan menegaskan pihaknya tetap tunduk pada keputusan pemerintah apabila ada perubahan kebijakan anggaran demi kepentingan kemanusiaan.

Usulan pengalihan dana MBG sebelumnya disampaikan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Ia menilai bantuan sebesar Rp 4 miliar per kabupaten atau kota terdampak bencana masih jauh dari cukup untuk mendukung proses pemulihan di lapangan.

Baca Juga :  BNPB: Pengungsi Banjir Sumatera Tembus 1 Juta Orang, 961 Korban Meninggal

“Pemerintah hari ini harus memberi kekuatan kepada daerah. Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp 4 miliar per kabupaten. Rp 4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh kalau untuk lapangan,” ujar Lasarus di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).

Lasarus menilai nilai bantuan tersebut bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat, apalagi membiayai pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Ia mencontohkan, anggaran sebesar Rp 4 miliar belum tentu cukup untuk membangun satu jembatan kecil yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Lasarus mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain, termasuk memanfaatkan dana yang tersedia di Bank Indonesia. Selain itu, ia juga mengusulkan agar sisa anggaran program Makan Bergizi Gratis yang belum terserap dapat dialokasikan sementara untuk membantu daerah-daerah yang dilanda bencana.

“Saya pernah ngomong kemarin, udah… keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap, atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujarnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.