SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana penerapan sistem enam hari sekolah bagi siswa SMA dan SMK di Jawa Tengah belum juga menemukan titik terang. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memastikan apakah kebijakan tersebut akan benar-benar diberlakukan atau justru dibatalkan.
Pemprov Jateng masih melakukan serangkaian kajian dan pembahasan lintas sektor guna mematangkan kebijakan tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap perumusan.
“Update kebijakan enam hari sekolah, belum ada. Kami masih tahap rumuskan lagi,” ujar Gus Yasin, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi maupun perkembangan signifikan terkait kebijakan tersebut. Bahkan, Pemprov Jateng juga belum menetapkan tenggat waktu kapan keputusan final akan diambil.
“Belum ada batas waktu atau tenggat penetapan kebijakan enam hari sekolah,” imbuhnya.
Gus Yasin menjelaskan, Pemprov Jateng telah melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan kalangan akademisi, untuk memberikan masukan terhadap rencana tersebut. Pembahasan dilakukan untuk menimbang kesiapan sekolah, dampak bagi siswa, serta penerimaan masyarakat.
“(Kemarin bertemu akademisi) bahas kelanjutan enam hari sekolah,” kata Gus Yasin.
Jika hasil kajian dinilai cukup matang, pemerintah berencana melakukan sosialisasi kepada publik, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua. Sosialisasi tersebut ditargetkan dilakukan sebelum memasuki semester berikutnya.
“Nah, hasilnya akan kami tindak lanjuti untuk sosialisasi ke masyarakat. Sekarang mulai sosialisasi. Kami sosialisasikan bagaimana nanti keadaan masyarakatnya, penerimaan siswa-siswinya, termasuk sekolahnya sudah siap apa belum,” ujarnya.
Dalam skema enam hari sekolah yang sempat diwacanakan, jam belajar siswa akan mengalami penyesuaian. Jika selama ini siswa menjalani sekolah lima hari hingga sore, maka pada sistem enam hari jam belajar akan dipersingkat.
“Kalau enam hari itu Jumat pulang pukul 11.00, Sabtu pulangnya pukul 11.00 atau pukul 12.00, tidak penuh,” jelas Gus Yasin.
Respons Penolakan
Menanggapi adanya penolakan dari Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI, Muhdi, Gus Yasin menyebut pihaknya telah melibatkan unsur pendidikan, termasuk dari Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), dalam pembahasan kebijakan ini.
“Salah satu yang kami libatkan itu dari UPGRIS, kampus yang kami libatkan untuk pembahasan lima atau enam hari itu di UPGRIS. Jadi kalau belum sampai ke Ketua PGRI karena beliau ini anggota DPD. Nah, ini mungkin belum tersampaikan, nanti bagaimana caranya diskusi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, menegaskan bahwa pihak legislatif juga memilih bersikap hati-hati. Ia menekankan pentingnya masukan konkret dari seluruh pemangku kepentingan sebelum kebijakan ditetapkan.
“Kajian di Dinas Pendidikan dan kajian di stakeholder pendidikan yang memang kami inginkan masukan konkret. Jadi kami tidak salah menetapkan kebijakan,” tuturnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
