JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Program makan bergizi gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas gizi anak bangsa kembali menuai sorotan. Pemerintah mengakui, risiko insiden seperti keracunan makanan belum sepenuhnya bisa dihilangkan, meski berbagai upaya perbaikan diklaim telah dilakukan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan, tidak ada jaminan bahwa program MBG akan sepenuhnya bebas dari masalah di masa mendatang. Menurutnya, faktor di luar kendali manusia masih berpotensi memicu insiden.
“Untuk mencapai zero (insiden), itu Allah yang menggaransi ya,” ujar Nanik dalam Konferensi Pers 1 Tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Operasional Perdana Program MBG Tahun 2026.
Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menekan risiko, terutama terkait kasus keracunan makanan. Ia mengklaim, sejak Agustus hingga September 2025, jumlah kejadian keracunan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Bisa dilihat, makin ke sini makin berkurang,” kata dia.
Salah satu langkah yang disebut berperan dalam menekan angka keracunan adalah pengetatan standar kebersihan dan sanitasi. Nanik menyebut, sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) kini menjadi syarat mutlak bagi penyedia layanan MBG.
“SLHS itu wajib,” ujarnya.
Namun, klaim penurunan kasus tersebut berseberangan dengan temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Lembaga pemantau tersebut mencatat jumlah korban keracunan akibat menu MBG masih sangat besar.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa hingga 23 Desember 2025, pihaknya telah menerima laporan lebih dari 20 ribu korban keracunan MBG dari berbagai daerah di Indonesia.
“Per hari ini, sudah 20.012 data di JPPI. Itu yang terlaporkan ke kami. Yang tidak lapor pasti banyak sekali,” ujar Ubaid dalam diskusi mengenai MBG di Ruang Belajar Alex Tilaar, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
Ubaid mengaku heran karena hingga kini belum terlihat langkah serius pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk opsi penghentian sementara program, meski jumlah korban terus bertambah.
Ia bahkan menyebut tim JPPI menemukan dugaan kasus meninggal dunia yang berkaitan dengan program MBG.
“Tim kami mendapati ada dua kasus meninggal diduga akibat MBG. Itu hasil dari tim pemantauan kami di Kuningan dan Cihampelas,” katanya.
Data dan pernyataan yang saling bertolak belakang tersebut kembali memantik perdebatan publik soal kesiapan tata kelola, pengawasan, serta jaminan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menyasar jutaan penerima di seluruh Indonesia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
