JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Menguatnya isu perombakan Kabinet Merah Putih di awal 2026 mendapat respons dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif kepala negara.
Sarmuji menyatakan Presiden merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan evaluasi kabinet, termasuk apakah diperlukan perombakan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. “Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).
Ia menambahkan, hingga saat ini hubungan antara Partai Golkar dan Presiden Prabowo berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Golkar meyakini komunikasi politik tetap terjaga apabila Presiden mengambil langkah strategis terkait kabinet. “Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara,” ucapnya.
Isu reshuffle kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret bersama jajaran menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Selasa (6/1/2026). Kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan sekaligus evaluasi kinerja kabinet di awal tahun.
Sejak resmi dilantik sebagai Presiden, Prabowo tercatat telah melakukan tiga kali perombakan kabinet. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Perombakan kedua berlangsung pada 8 September 2025, yang mencakup pergantian Menteri Keuangan serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Sementara reshuffle ketiga dilakukan pada 19 Juli 2025, dengan melantik 11 pejabat setingkat menteri hingga kepala lembaga.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memprediksi reshuffle berpotensi menyasar sejumlah kementerian yang dinilai belum optimal menjalankan mandat politik maupun program prioritas pemerintah.
Menurut Agung, setidaknya terdapat empat klaster menteri yang berpeluang terdampak. Klaster pertama adalah menteri yang menangani program-program populis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Menteri-Menteri yang menangani program-program populis, seperti MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, dan lainnya rentan di reshuffle bila target kualitas program tak terpenuhi,” ujar Agung, Sabtu (24/1/2026).
Klaster kedua adalah kementerian di sektor ekonomi. Agung menilai tantangan penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga membuat sektor ini berada dalam sorotan. “Kementerian di bidang ekonomi. Dalam situasi yang menuntut penguatan daya beli, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta stabilitas harga bahan pokok, sektor ekonomi menjadi perhatian utama publik dan pemerintah,” jelasnya.
Klaster ketiga, lanjut Agung, berasal dari kalangan profesional yang kinerjanya dinilai belum maksimal. “Menteri-menteri yang berasal dari profesional dan kinerja biasa atau malah tak maksimal juga beresiko diganti,” ujarnya.
Adapun klaster keempat adalah menteri yang berasal dari partai politik. Namun, Agung memperkirakan reshuffle pada kelompok ini cenderung terbatas. “Menteri-menteri dari partai mungkin terkena reshuffle terbatas alias reposisi dari posisi semula tapi tetap di kabinet,” ucapnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
