JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dinamika politik nasional kembali menghangat seiring berembusnya kabar perombakan Kabinet Merah Putih. Menjelang Februari 2026, sejumlah posisi menteri disebut-sebut tengah dievaluasi, termasuk jabatan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).
Nama Meutya Hafid, yang saat ini menjabat Menkomdigi, ikut mencuat dalam pusaran isu reshuffle. Spekulasi tersebut menguat seiring munculnya penilaian kritis dari kalangan pengamat terhadap kinerja kementerian yang dipimpinnya.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai perombakan kabinet menjadi hal yang wajar setelah lebih dari satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan kabinet bekerja optimal.
“Salah satunya Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Kinerja Meutya dinilai rendah setidaknya mengacu pada hasil survei Center of Economic and Law Studied (CELIOS) yang memberi nilai minus dua (-2),” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan, rendahnya penilaian tersebut berkaitan dengan belum tampaknya kontribusi signifikan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menopang agenda strategis pemerintah. Salah satu yang disorot adalah lemahnya peran kementerian tersebut dalam menangani maraknya praktik judi online.
“Indikasi itu terlihat dari pemberantasan judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital praktis tidak terlihat fungsinya sebagai kementerian yang menangani digital,” katanya.
Selain isu judi online, Jamiluddin juga menyinggung minimnya kehadiran kementerian dalam situasi krisis, seperti ketika terjadi bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menilai, dalam kondisi darurat, dibutuhkan sistem komunikasi nasional yang terkoordinasi dan responsif.
“Saat bencana sangat memerlukan komunikasi integral secara nasional dengan mengoptimalkan semua jejaring komunikasinya. Namun kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital tidak tampak,” ujarnya.
Tak hanya itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dinilai semakin cepat dan rawan disalahgunakan juga disebut belum diantisipasi dengan kebijakan komunikasi yang jelas dan terintegrasi.
“Kementerian Komunikasi praktis tidak mempunyai pola penanganan dan tindakan dalam penanganan teknologi AI,” kata dia.
Atas sejumlah catatan tersebut, Jamiluddin menilai Presiden Prabowo memiliki alasan kuat untuk melakukan evaluasi terhadap Menkomdigi. Menurutnya, reshuffle semestinya berangkat dari parameter kinerja, integritas, serta kapasitas menteri.
“Kiranya rasional bila Meutya di-reshuffle diganti sosok lain yang memang kompeten di bidang komunikasi dan digital,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa keputusan melakukan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Partai Golkar, kata dia, menghormati penuh kewenangan tersebut.
“Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Sabtu, 24 Januari 2026.
Ia menambahkan, hubungan antara Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto berjalan dalam suasana yang sangat baik. Oleh karena itu, jika memang ada langkah strategis seperti perombakan kabinet, pihaknya berharap dapat diajak berkomunikasi.
“Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara,” tandasnya.
Sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah empat kali melakukan reshuffle kabinet. Perombakan pertama dilakukan pada 19 Februari 2025, disusul reshuffle besar pada 8 September 2025. Selanjutnya, perubahan kembali dilakukan pada pertengahan September 2025, serta reshuffle keempat pada Oktober 2025 sebagai bagian dari penataan ulang kabinet di akhir tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan rekam jejak reshuffle tersebut, isu perombakan kabinet kembali pada awal 2026 pun dinilai bukan hal yang mengejutkan di tengah tuntutan peningkatan kinerja pemerintahan. Dan, Meutya Hafid dikabarkan bakal digantikan oleh orang dekat Presiden Prabowo, yakni Angga Raka Prabowo. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
