JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian terseok menanggung berbagai program besar, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Program unggulan tersebut dinilai berpotensi menyedot anggaran jumbo tanpa sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menilai pelaksanaan MBG secara menyeluruh atau universal justru berisiko membebani fiskal negara. Berdasarkan kajian lembaga tersebut, jika program ini diterapkan untuk seluruh balita, ibu hamil, dan anak usia sekolah, kebutuhan anggarannya bisa menembus Rp 350 triliun per tahun.
Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana MBG sebesar Rp 267,4 triliun, ditambah anggaran cadangan Rp 67,6 triliun. Dengan total pagu mendekati Rp 335 triliun, program ini ditargetkan menjangkau sekitar 83 juta penerima manfaat.
Namun, IDEAS berpandangan angka tersebut jauh melampaui kebutuhan yang sebenarnya. Melalui pemetaan kemampuan konsumsi pangan rumah tangga, IDEAS hanya menemukan 169 daerah yang layak menjadi prioritas MBG, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 16,2 juta orang.
Jika program difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut, IDEAS memperkirakan kebutuhan anggaran hanya sekitar Rp 66,1 triliun per tahun, atau tidak sampai seperlima dari total pagu yang telah disiapkan pemerintah.
“Inefisiensi program dapat ditekan drastis jika MBG bertransformasi menjadi program bertarget,” ujar peneliti IDEAS, Yusuf Wibisono, dalam dokumen kebijakan yang dirilis Jumat (23/1/2026).
Yusuf juga menilai skema universal membuat MBG melenceng dari tujuan awal. Menurutnya, alokasi anggaran justru banyak mengalir ke daerah berpenduduk padat yang relatif tidak menghadapi persoalan gizi anak yang serius.
Selain itu, desain pelaksanaan MBG yang sangat tersentralisasi dinilai memperbesar biaya operasional sekaligus mengurangi efektivitas program. IDEAS mencatat, hanya sekitar 63 persen dari total anggaran MBG yang benar-benar berubah menjadi makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
“Desain MBG sebagai program universal lebih mencerminkan kepentingan politik dan elektoral dibandingkan urgensi kesehatan dan ekonomi,” kata Yusuf.
IDEAS pun mendorong pemerintah untuk meninjau ulang desain MBG agar lebih fokus, efisien, dan benar-benar menjawab persoalan gizi di daerah yang paling membutuhkan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
