JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Partai Buruh menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai tersebut menilai, mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat merupakan fondasi utama demokrasi pascareformasi yang tidak semestinya ditarik kembali.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pilkada langsung memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pemimpin daerah sesuai kehendak mereka. Melalui pemilihan langsung, warga bisa menilai kapasitas dan rekam jejak calon kepala daerah dari berbagai sumber informasi yang tersedia.
“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” kata Said Iqbal dalam keterangannya pada Ahad, 4 Januari 2026.
Isu pilkada tidak langsung kembali mengemuka seiring munculnya usulan dari sejumlah tokoh dan kelompok politik yang menginginkan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Alasan yang kerap dikemukakan antara lain efisiensi anggaran serta pengurangan potensi gesekan politik di tingkat lokal. Namun, gagasan tersebut memantik penolakan karena dinilai berisiko memangkas ruang partisipasi publik.
Said menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru membuka celah praktik politik transaksional yang lebih masif. Menurut dia, mekanisme tersebut memungkinkan terjadinya transaksi politik dalam lingkup terbatas sehingga lebih sulit diawasi publik. “Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politics akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan panjang Reformasi yang melibatkan pengorbanan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan kaum buruh. Karena itu, Said menilai, mengembalikan sistem pemilihan ke model lama sama saja dengan memundurkan demokrasi yang baru berjalan beberapa dekade.
“Kenapa harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama dijalani,” kata dia.
Terkait anggapan bahwa pilkada langsung menelan biaya besar, Said menilai persoalan tersebut bukan terletak pada sistem pemilihannya, melainkan pada maraknya praktik politik uang. Untuk menekan hal tersebut, Partai Buruh mendorong adanya penguatan regulasi pemilu, terutama menyangkut keterbukaan dan transparansi hasil penghitungan suara.
Salah satu usulan yang disampaikan Partai Buruh adalah kewajiban menyampaikan hasil penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), termasuk tabulasi dan rekapitulasi, kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan mekanisme itu, pengawasan antarpeserta dinilai dapat mempersempit ruang manipulasi suara.
“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” ujar Said. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
