JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kepastian soal anggaran Aceh tahun 2026 akhirnya terjawab langsung di forum rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto turun tangan secara langsung dengan memberikan persetujuan agar anggaran Aceh tidak mengalami pemotongan.
Momen tersebut terjadi saat Rakor DPR dan Pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Di tengah rapat, Presiden Prabowo menghubungi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang kemudian meneruskan komunikasi tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Saat itu, Purbaya tengah menyampaikan paparan mengenai alokasi anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatera. Di sela rapat, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan permohonan agar kebijakan efisiensi anggaran untuk Aceh dapat dikaji ulang.
“Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2026,” kata Fadhlullah.
Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa secara fiskal tidak terdapat kendala. Namun, ia menyebut keputusan akhir tetap membutuhkan persetujuan Presiden.
“Tapi ini kan dananya udah ada nih. Jadi dana bukan kendala,” ujar Purbaya.
Dalam suasana rapat, Purbaya kemudian menyarankan agar Dasco menghubungi Presiden Prabowo secara langsung. Dasco pun segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Tak lama berselang, Dasco menghampiri Purbaya dan menyerahkan telepon tersebut.
Setelah berbicara singkat dengan Presiden Prabowo kurang dari satu menit, Purbaya berdiri dan menyampaikan hasil pembicaraan itu kepada peserta rapat, termasuk jajaran Pemerintah Aceh.
“Jadi clear, jadi untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, tidak dipotong. Jadi dapat Rp 1,7 (triliun) kalau enggak salah,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan keputusan tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden.
“Barusan Pak Ketua sudah telepon dan Pak Presiden bilang setuju. Jadi aman anda semuanya,” tambahnya.
Dengan keputusan tersebut, anggaran Aceh tahun 2026 dipastikan tetap utuh tanpa pemangkasan, sekaligus memberikan kepastian fiskal bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program dan pembangunan di wilayah tersebut. [*]Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
