JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog dengan para tokoh diplomasi Indonesia untuk mengulas langkah strategis pemerintah dalam isu perdamaian global, khususnya konflik Palestina. Selama sekitar empat jam, Prabowo berdiskusi intens dengan sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan itu dihadiri sejumlah figur penting diplomasi Indonesia, di antaranya mantan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, mantan Menlu Noer Hassan Wirajuda, serta Alwi Shihab. Salah satu topik utama yang dibahas adalah keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), forum yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Mantan Menlu Noer Hassan Wirajuda menjelaskan, Presiden Prabowo memaparkan secara rinci latar belakang keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Menurutnya, keputusan tersebut bukan langkah sepihak, melainkan hasil dari serangkaian konsultasi dengan negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim.
“Konsultasi pertama berlangsung di sela-sela pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada akhir tahun lalu,” ujar Hassan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu malam.
“Dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam,” lanjutnya.
Menurut Hassan, delapan negara tersebut nantinya diharapkan menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Dewan Perdamaian, terutama terkait arah kebijakan dan langkah konkret penyelesaian konflik Palestina.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak bergeser sedikit pun dari sikap dasar Indonesia terkait Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara.
“Itu kalau istilah awamnya two-state solution adalah ‘harga mati’,” ujar Alwi menirukan pernyataan Prabowo.
Alwi juga menyampaikan, Presiden Prabowo menegaskan adanya batas yang jelas bagi Indonesia dalam keterlibatannya di BoP. Jika forum tersebut dinilai menyimpang dari tujuan awal dan tidak lagi berpihak pada keadilan bagi Palestina, Indonesia siap mengambil sikap tegas.
“Beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina,” kata Alwi.
Pandangan serupa disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Menurut Dino, pendekatan Prabowo dalam isu ini bersifat realistis, dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang ada saat ini.
“Tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” ujar Dino.
Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyebut Dewan Perdamaian sebagai sebuah eksperimen politik global. Ia menilai forum tersebut bukan solusi instan yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan konflik Israel-Palestina.
Dino juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyadari betul risiko yang melekat dalam keikutsertaan Indonesia di BoP. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai salah satu anggota dewan tersebut.
Meski demikian, menurut Dino, Prabowo memandang keterlibatan Indonesia tetap penting sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya perdamaian yang lebih adil dan berimbang di kawasan Timur Tengah. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
