JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat di awal 2026. Sejumlah pengamat politik menilai reshuffle menjadi kebutuhan yang kian sulit dihindari, seiring meningkatnya intensitas pembahasan isu tersebut di ruang publik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, memprediksi reshuffle kabinet berpeluang dilakukan sebelum bulan Ramadan 2026. Menurutnya, kuatnya perhatian publik dan media menjadi salah satu indikator bahwa perombakan kabinet sudah dianggap mendesak.
Terkait waktu pelaksanaan, Adi menyebut kemungkinan reshuffle berada di rentang sebelum atau sesudah puasa. Namun, melihat dinamika yang berkembang belakangan, ia menilai peluang sebelum Ramadan lebih besar.
“Kalau melihat tanda-tanda alamnya, karena kawan-kawan media kan hampir tiap hari ini nanya ke saya, biasanya kalau teman-teman media itu nanya tiap hari isunya, ini sudah enam hari loh nanyanya masalah reshuffle, kok rasa-rasanya reshuffle ini mendesak juga gitu ya,” ungkap Adi, Minggu (1/2/2026).
Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026, awal Ramadan diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Meski demikian, kepastian tersebut masih menunggu hasil sidang isbat yang biasanya digelar pada 29 Syaban. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab hakiki dan Kalender Global Tunggal (KHGT).
Adi menilai, derasnya pertanyaan dari media menjadi sinyal bahwa reshuffle bukan sekadar isu musiman. Karena itu, ia menyebut perombakan kabinet kemungkinan dilakukan sebelum puasa.
“Ya mungkin sebelum puas lah, kira-kira begitu, gara-gara ditanya terus kayak gini kok rasa-rasanya isu reshuffle ini semakin menguat gitu ya. Kita doakan semoga ada yang terbaiklah untuk bangsa dan negara ini,” ujarnya.
Isu reshuffle sendiri sebelumnya mencuat setelah Thomas Djiwandono yang semula menjabat Wakil Menteri Keuangan dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pergeseran tersebut memicu spekulasi lanjutan soal potensi perubahan komposisi kabinet.
Meski dinilai mendesak, Adi menegaskan reshuffle kali ini tidak dilatarbelakangi kepentingan politik ataupun konsolidasi kekuasaan. Ia menilai soliditas partai-partai pendukung Prabowo masih terjaga.
“Hari ini saya tidak menyaksikan dari dekat ya, partai-partai politik para pendukung Pak Prabowo Subianto itu muncul oposisi dari dalam, tidak kelihatan misalnya tidak mendukung 100 persen semua kebijakan-kebijakan politik pemerintah, MBG kemudian koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat semuanya didukung,” ungkap Adi.
“Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menertibkan partai-partai koalisi pemerintah hanya alasan konsolidasi dan dukungan politik,” sambungnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
