Komisi 1 DPRD Sragen Bantu Carikan Solusi Kades Kades Agar Tidak Jadi Tumbal Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Munculnya proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di desa desa di Sragen yang berdiri diatas lahan produktif, membuat lumbung pangan atau penghasil padi di Jawa Tengah berkurang. Usai abaikan peringatan gubernur Jateng untuk tidak bermain api dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk dibangun proyek (KDMP).

Yang terbaru dqri komisi 1 DPRD Sragen mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat mencarikan solusi konkrit terkait polemik Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP) yang berdiri di lahan produktif. Jangan sampai terjadi pembiaran seolah-olah semua tanggungjawab dibebankan kepala desa (Kades).

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Sragen, Endro Supriyadi pada awak media di Sragen, ia mengatakan sejak awal sudah mengingatkan pemkab dalam hal ini bupati untuk mendampingi kades terkait program KDMP. Bahkan dalam beberapa kali rapat Komisi 1, bupati sudah didesak untuk mempertemukan antara kades dengan kodim guna koordinasi terkait pembangunan KDMP.

Bahkan menurut Endro, pesan kehati hatian untuk para kades juga diberikan oleh Wabup Sragen, Suroto yang hanya mewanti-wanti kades agar lebih hati-hati terkait pendirian KDMP, terkesan beban diserahkan di pundak kades. Padahal, kades dalam hal ini juga samasekali tidak dilibatkan sejak awal, dan hanya bertugas menyiapkan lahan.

“Pemkab harus memberikan solusi konkrit terkait KDMP yang berdiri di atas sawah produktif dan melanggar LSD. Apalagi sudah ada statemen Gubernur Jateng yang tegas melarang penggunaan lahan produktif. Jangan sampai ini jadi masalah di kemudian hari dan kades yang kena,” kata Endro pada Kamis (5/2/2026).

Kalaupun nantinya harus mencari lahan pengganti, setidaknya pemkab harus mendampingi atau memberi masukan terbaik agar semua bisa berjalan, tapi juga tidak menabrak aturan.

“Pemkab juga harus memikirkan solusinya bagaimana, jangan hanya semua dibebankan ke kades,” bebernya.

Secara khusus, Endro juga menyoroti tidak adanya transparansi keseragaman spesifikasi bangunan KDMP. Dikhawatirkan kurang adanya transparansi akan membuat bentuk bangunan KDMP berbeda antara satu desa dengan desa lain

Selain itu, transparansi juga penting guna menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dana dari pusat tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin, hal itu dijadikan celah untuk ‘bermain’ pihak-pihak terkait.

“Kalau tidak transparan, celah terjadinya penyimpangan juga tinggi. Makanya harus ada transparansi terkait spesifikasi bangunan KDMP,” ujarnya.

Sebelumnya, progres proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Sragen terus melaju kencang meski berdiri di atas lahan terlarang. Pihak kepala desa pun memilih pasang badan dengan dalih hanya menjalankan perintah.

Seperti yang disampaikan Kepala Desa Gading, Puryanto secara terang-terangan mengakui bahwa gedung seluas 1.000 meter persegi itu memang memakan lahan LSD. Meski mengetahui status tanah tersebut dilindungi, pembangunan tetap dilanjutkan hingga kini masuk tahap finishing.

“Iya lanjut terus. Urusan tindak lanjutnya itu urusan yang membangun di sana. Yang penting desa hanya menyiapkan lahan,” kata Puryanto saat dihubungi awak media melalui telepon.

Dalam situasi seperti ini meski menggunakan lahan pertanian yang produktif, Puryanto justru terkesan lepas tangan soal legalitas lahan yang ditabraknya. Ia berulang kali menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan instruksi dari atas. Bahkan, ia melempar tanggung jawab teknis kepada pihak pelaksana pembangunan di lapangan.

Menariknya, dia mengeklaim telah mendapat lampu hijau bahwa bangunan tersebut tidak akan tersentuh alat berat meskipun status lahannya bermasalah.

“Pak Bupati kan sudah menyatakan, andaikata tanah itu tidak bisa dialihfungsikan, juga tidak akan membongkar bangunan itu,” bebernya.

Tidak hanya desa Gading, di Kecamatan Sidoharjo, ada titik yang masih lahan sawah. camat Sidoharjo Dwi Cahyono menjelaskan di wilayahnya ada dua yang lahan sawah, yakni Desa Duyungan dan Desa Bentak.

“Sementara yang terdata LSD, Bentak dan Duyungan. Yang lain sudah on the track,” ujarnya.

Terpisah, Kades Duyungan Arie Kurniawati menyampaikan titik yang ditunjuk memang LSD. Namun saat ini masih berupa sawah. “Sudah ada titiknya mas, Tapi masih sawah. Masalahnya tidak ada lahan lain selain sawah,” ujarnya.

Huri Yanto