WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah mulai memanaskan mesin lebih awal demi memastikan mudik Lebaran 2026 berjalan lancar, aman, dan tidak meninggalkan siapa pun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi menggelar rapat koordinasi membahas kesiapan pelayanan angkutan mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Fokusnya bukan hanya soal kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga kualitas pelayanan publik yang adil dan inklusif.
Menteri Rini menegaskan, mudik Lebaran bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan peristiwa besar yang selalu membawa tantangan serius, terutama lonjakan mobilitas masyarakat dalam waktu singkat. Jika tidak dikelola dengan matang, mudik bisa berubah menjadi beban sosial, ekonomi, bahkan kemanusiaan. Karena itu, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci utama agar masyarakat bisa pulang kampung dengan rasa aman dan nyaman.
Menurut Rini, Kementerian Perhubungan sebagai leading sector memegang peran sentral dalam pengelolaan seluruh moda transportasi, mulai dari darat, laut, hingga udara. Namun peran tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian PANRB hadir untuk memastikan seluruh skema pelayanan publik yang disiapkan Kemenhub benar-benar sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi, yaitu cepat, responsif, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, sistem layanan, hingga koordinasi di lapangan agar lonjakan penumpang saat puncak mudik dapat diantisipasi tanpa menimbulkan kekacauan. Pemerintah tidak ingin persoalan klasik seperti antrean panjang, keterlambatan, hingga minimnya informasi kembali terulang seperti tahun-tahun sebelumnya.
Lebih dari itu, Rini menyoroti satu isu krusial yang kerap luput dari perhatian, yakni perlindungan kelompok rentan selama mudik Lebaran. Pemerintah berkomitmen memastikan layanan transportasi publik tidak bersifat diskriminatif dan benar-benar ramah bagi semua kalangan. Lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, hingga anak-anak disebut sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian khusus, baik dari sisi fasilitas, petugas, maupun alur pelayanan.
“Layanan publik selama mudik Lebaran harus inklusif. Kebutuhan khusus kelompok rentan tidak boleh dianggap sebagai pelengkap, tapi harus menjadi bagian utama dari perencanaan,” tegas Rini. Ia menambahkan, mulai dari akses naik turun kendaraan, ruang tunggu yang nyaman, toilet ramah difabel, hingga pendampingan petugas harus dipastikan tersedia dan berfungsi optimal.
Langkah awal koordinasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin mudik Lebaran 2026 hanya ramai di angka statistik penumpang, tetapi juga berkualitas dari sisi pelayanan. Harapannya, masyarakat bisa merasakan kehadiran negara secara nyata di tengah perjalanan pulang kampung, bukan sekadar slogan.
Dengan persiapan lebih dini dan pendekatan yang lebih manusiawi, pemerintah optimistis arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan bermartabat, sekaligus menjawab tuntutan publik akan layanan transportasi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
