JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Alih fungsi lahan dituding sebagai pemicu terjadinya bencana tanah bergerak di sejumlah wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Tegal dan Kota Semarang.
Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Amien Widodo, menilai perubahan tata guna lahan di kawasan perbukitan dan pegunungan menjadi faktor dominan yang memicu pergerakan tanah tersebut.
Ia menjelaskan, tanah bergerak merupakan peristiwa berpindahnya massa tanah atau batuan dari posisi awalnya. Pergerakan itu bisa berlangsung secara vertikal, mendatar, maupun miring, dengan bentuk rayapan, aliran, atau longsoran. “Sehingga fenomena gerakan tanah memang berpotensi berkembang menjadi longsor,” ujar Amien dalam keterangannya, Ahad (15/2/2026).
Menurut dia, kerusakan tutupan vegetasi seperti pembabatan hutan membuat lereng kehilangan pengikat alaminya. Akar pohon yang semestinya menahan struktur tanah tidak lagi berfungsi optimal ketika kawasan tersebut dialihfungsikan.
Saat hujan deras turun secara terus-menerus, kondisi lereng menjadi semakin rentan. Air yang masuk melalui retakan-retakan tanah akan menambah beban dan melemahkan daya ikat antarpartikel tanah. “Retakan tanah yang muncul menjadi jalur masuk air hujan. Ini meningkatkan beban tanah, mengurangi daya ikat, dan memicu pergerakan,” papar peneliti Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (MKPI) itu.
Amien menegaskan, fenomena tanah bergerak umumnya tidak terjadi secara mendadak tanpa gejala. Ada sejumlah tanda awal yang bisa dikenali masyarakat, seperti munculnya retakan di permukaan tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela yang sulit dibuka, hingga posisi pohon maupun tiang listrik yang terlihat miring.
Ia mengimbau warga yang menemukan indikasi tersebut untuk segera melapor kepada pemerintah setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUPR, maupun Dinas ESDM agar langkah pencegahan dapat segera dilakukan. “Laporan ini bertujuan agar dapat segera dilakukan langkah mitigasi,” ujar dosen Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut.
Dalam kondisi kerusakan yang semakin parah dan mengancam keselamatan, relokasi warga disebut menjadi opsi yang harus dipertimbangkan. Selain itu, penguatan kebijakan tata ruang berbasis risiko bencana, peningkatan literasi kebencanaan, serta rehabilitasi kawasan hutan dinilai penting untuk menekan potensi kejadian serupa di masa mendatang.
Sebelumnya, peristiwa tanah bergerak dilaporkan terjadi di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, serta Kelurahan Jangli, Kota Semarang, pada Februari 2026. Ratusan rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut.
Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menunjukkan bahwa sepanjang tiga bulan pertama 2025 telah terjadi puluhan kasus tanah longsor dan tanah bergerak di berbagai daerah. Pada Januari tercatat 31 kejadian, Februari 21 kejadian, dan Maret 37 kejadian.
Beberapa peristiwa berdampak besar, di antaranya di Kecamatan Sirampog, Brebes, yang memengaruhi lebih dari 130 kepala keluarga. Selain itu, sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Timur juga dilaporkan mengalami kejadian serupa hingga memaksa ratusan warga mengungsi. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
