JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Tertahannya kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) di Selat Hormuz memantik kritik tajam terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. Peristiwa itu dinilai bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan cerminan melemahnya posisi strategis Indonesia dalam percaturan global.
Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, melihat insiden tersebut sebagai sinyal adanya problem mendasar dalam orientasi geopolitik nasional. Ia menilai, kebijakan luar negeri Indonesia belakangan kehilangan kejelasan arah, terutama setelah masuk dalam kerangka Board of Peace (BoP) tanpa konsep yang matang.
Menurut Connie, langkah tersebut dilakukan tanpa transparansi yang memadai kepada publik serta minim pembahasan dengan DPR, kalangan akademisi, maupun komunitas strategis nasional. Dalam negara demokrasi, ia menegaskan kebijakan luar negeri—terlebih yang menyangkut kawasan rawan konflik seperti Timur Tengah—seharusnya tidak diputuskan secara tertutup.
“Akibatnya sekarang mulai terlihat. Ketika Indonesia kehilangan kejelasan posisi, kita tidak lagi dilihat sebagai aktor non-blok yang independen juga tidak sepenuhnya dipercaya sebagai bagian dari blok tertentu,” kata Connie, Sabtu (28/3/2026).
Ia menyebut kondisi ini sebagai strategic ambiguity without leverage, yakni posisi yang serba tidak jelas sekaligus tanpa daya tawar. Dalam situasi seperti itu, Indonesia berpotensi diperlakukan berbeda dalam berbagai urusan internasional, termasuk dalam akses jalur strategis.
“Ini bukan semata soal teknis perizinan. Ini soal kepercayaan strategis yang tergerus,” imbuhnya.
Connie mengingatkan, dampak dari situasi ini tidak bisa dianggap sepele. Bukan hanya menyangkut satu kapal, melainkan berpotensi mengganggu ketahanan energi, keamanan distribusi logistik, hingga merusak kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia.
“Saya harus katakan lagi dan lagi dengan sangat jelas, masuk ke dalam kerangka seperti BoP tanpa landasan doktrinal yang kuat dan tanpa konsensus nasional adalah kesalahan strategis,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa sejak awal Indonesia dibangun di atas prinsip bebas aktif dan non-blok, sebagai jembatan antar kekuatan global, bukan sebagai pihak yang terseret dalam kepentingan tertentu.
“Jika prinsip ini dikaburkan, maka kita bukan hanya kehilangan posisi tapi kita kehilangan arah. Ini bukan sekadar soal kapal tidak boleh lewat. Ini adalah alarm keras bahwa arah geopolitik Indonesia sedang melenceng. Dan Iran bersikap. Besok siapa?” kata Connie.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tekanan geopolitik modern tidak selalu tampil dalam bentuk konflik terbuka, tetapi bisa hadir melalui pembatasan akses dan perlakuan berbeda dalam jalur ekonomi internasional.
Sementara itu, pemerintah mengakui proses penanganan kapal yang tertahan di Selat Hormuz tidak berjalan mudah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut situasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu kendala utama.
Ia memastikan komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna mengupayakan keluarnya kapal dari jalur strategis tersebut.
“Kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz, tapi komunikasi terus kita bangun,” ujar Bahlil usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026). [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
