BANTUL, JOGLOSEMARNEWS.COM — Libur lebaran tahun 2026 ini, rupanya tak begitu menggembirakan bagi pengusaha hotel di Kota Yogyakarta. Harapan akan lonjakan wisatawan seperti tahun-tahun sebelumnya justru berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bantul mencatat, tingkat hunian kamar hotel masih jauh dari kata ideal. Bahkan hingga beberapa hari terakhir, rata-rata okupansi baru berada di kisaran 20 hingga 30 persen.
Ketua PHRI Kabupaten Bantul, Yohanes Hendra, mengungkapkan bahwa tren tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan signifikan. Reservasi untuk periode libur Lebaran pun belum mampu menembus angka optimal.
“Kalau Lebaran tahun lalu, okupansi hotel bisa mencapai sekitar 70 persenan lah. Dan kalau tahun 2024 malah sejak H-2 Idulfitri, okupansi hotel sudah penuh,” katanya, kepada Tribunjogja.com, Kamis (19/3/2026).
Untuk tahun ini, lanjutnya, pemesanan kamar baru berada di kisaran 40 hingga 50 persen. Angka tersebut dinilai jauh di bawah ekspektasi, terlebih jika dibandingkan dengan tren dua tahun sebelumnya.
Hendra mengakui, pihaknya belum bisa memastikan secara pasti penyebab utama turunnya tingkat hunian hotel. Namun, ia menduga kondisi ekonomi menjadi faktor dominan yang memengaruhi daya beli masyarakat.
“Tapi ya kita kembali lagi. Kita tidak tahu, apakah ini pengaruh karena geopolitik pada saat ini. Tapi, kalau bicara mudik kan ini sudah menjadi sebuah culture yang setiap tahun pasti terjadi. Tapi ini jauh lebih berat dibandingkan tahun 2025,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahun lalu kondisi ekonomi memang sudah terasa berat, namun belum separah saat ini. Lesunya perekonomian membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, terutama untuk kebutuhan sekunder seperti menginap di hotel.
“Sepertinya, kalau dilihat kondisi sekarang ini lebih kepada dampak dari adanya efisiensi anggaran dibandingkan geopolitik. Artinya, dengan adanya pengurangan atau dibatalkan kegiatan yang dilakukan pemerintah, sehingga berpengaruh pada pendapatan daripada pengusaha, UMKM, dan IKM,” ucap dia.
Menurutnya, efek domino dari kebijakan efisiensi tersebut cukup terasa. Banyak pelaku usaha yang biasanya mengandalkan kerja sama dengan pemerintah mengalami penurunan pendapatan. Kondisi itu berdampak pada menurunnya aktivitas konsumsi, termasuk untuk liburan.
“Ya karena dananya enggak cukup, yang biasnya berlibur jadi enggak jadi berlibur. Ini memang mata rantai. Karena kembali lagi saat perekonomian itu anjlok, maka otomatis orang akan mikir memenuhi kebutuhan primer dibanding sekunder dan lainnya,” tandas dia.
Situasi ini menjadi sinyal serius bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Bantul, yang selama ini sangat mengandalkan momentum libur Lebaran sebagai salah satu puncak kunjungan wisatawan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
