Isu Impeachment Mengemuka, Prabowo: Tidak Masalah, Tapi Ada Mekanismenya

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah menghangatnya wacana penjatuhan presiden yang kembali mencuat ke ruang publik, Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan bukan hal tabu—namun harus ditempuh melalui jalur yang sah dan konstitusional.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat kerja bersama jajaran kementerian, lembaga, dan BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa Indonesia berdiri di atas kesepakatan besar untuk menjalankan sistem demokrasi.

“Jadi, saudara-saudara, kondisi seperti ini kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah,” kata Prabowo.

Menurutnya, dalam demokrasi, pemerintahan yang dinilai tidak berjalan baik dapat diganti melalui mekanisme yang telah disepakati, salah satunya melalui pemilihan umum. Namun, ia juga menyinggung jalur lain yang sah secara konstitusi, yakni pemakzulan.

“Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran,” tutur mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Prabowo menjelaskan, proses pemakzulan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Ada tahapan yang melibatkan berbagai lembaga negara, mulai dari pengujian di Mahkamah Konstitusi, persetujuan DPR, hingga keputusan akhir di MPR.

“Ada salurannya,” ucapnya menegaskan.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, pergantian kekuasaan pernah terjadi melalui berbagai mekanisme. Presiden pertama Soekarno dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengalami proses pemakzulan, sementara Presiden kedua Soeharto mengundurkan diri di tengah tekanan gelombang demonstrasi pada 1998.

Pernyataan Prabowo ini muncul di tengah polemik yang dipicu oleh pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani. Dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di kawasan Utan Kayu, Jakarta, Saiful menyampaikan pandangan kontroversial terkait pemerintahan saat ini.

“Kalau menasihati Prabowo enggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” ucap Saiful.

Namun, Saiful juga menilai bahwa upaya menjatuhkan presiden tidak akan efektif jika ditempuh melalui jalur formal seperti pemakzulan di parlemen.

“Menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan,” kata dia.

Pernyataan tersebut menuai respons dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Hasan Nasbi yang menilai ajakan semacam itu berpotensi memicu provokasi dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi,” kata Hasan, seperti dikutip dari Antara.

Ia menilai, upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui mekanisme konstitusional justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap demokrasi itu sendiri.

Menanggapi polemik yang berkembang, Saiful kemudian menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai tindakan makar. Ia menyebutnya sebagai bentuk partisipasi politik yang sah dan disampaikan secara terbuka.

“Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pandangannya harus dipahami sebagai ajakan untuk menyampaikan aspirasi secara damai dalam kerangka demokrasi.

Di tengah silang pendapat tersebut, pernyataan Prabowo menjadi penegasan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka, namun harus dijalankan sesuai aturan main yang telah disepakati bersama. [*] Disarikan dari sumber berita media daring