JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tekanan terhadap keuangan negara kian terasa, dan program makan bergizi gratis (MBG) mulai disorot sebagai salah satu pos belanja yang dinilai membebani anggaran. Di tengah defisit APBN yang terus melebar, wacana efisiensi pun mengemuka, termasuk usulan memangkas frekuensi penyaluran program tersebut.
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai pengurangan hari pelaksanaan MBG bisa menjadi solusi jangka pendek yang realistis. Ia mengungkapkan, hingga akhir Maret 2026 defisit APBN telah mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB, dengan belanja negara yang sudah menembus Rp 815 triliun.
Meski demikian, Riandy mengingatkan bahwa menghentikan program MBG secara total bukan langkah mudah. Infrastruktur pendukung, termasuk dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), telah hampir seluruhnya dibangun.
“Tetapi itu tidak mudah, karena dapur umum, yang disebut SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), sudah dibangun. Sudah ada 27.000 unit dari target 30.000 SPPG,” ucap Riandy dalam diskusi daring, Rabu (29/4/2026).
Ia menyebut, sekitar 90 persen fasilitas telah tersedia dan program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Karena itu, pengurangan drastis justru berpotensi menimbulkan pemborosan baru.
“Jadi bayangkan berapa banyak pekerja dan modal yang akan terbuang jika MBG dikurangi secara drastis,” kata Riandy.
Sebagai jalan tengah, Riandy mengusulkan penyesuaian skema distribusi, baik dari sisi sasaran maupun frekuensi penyaluran. “Atau hanya menargetkan kelompok yang paling kekurangan gizi, atau kategori yang paling miskin, tetapi mengurangi hari-hari MBG,” ujarnya.
Menurutnya, pemangkasan hari distribusi dari enam hari menjadi tiga hingga empat hari dalam sepekan lebih masuk akal dibandingkan penghentian total program di sejumlah wilayah.
“Itu lebih dapat diterima dibandingkan dengan menghapus keseluruhan pelaksanaan MBG untuk beberapa wilayah yang tidak membutuhkannya,” kata Riandy.
Sementara itu, pemerintah sendiri telah mulai melakukan langkah efisiensi. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan penghapusan distribusi MBG pada hari Sabtu mampu menghemat anggaran hingga Rp 1 triliun dalam sehari.
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” ujar Juda.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut dinilai rasional karena siswa tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan. Jika dihitung dalam skala bulanan hingga tahunan, potensi penghematan yang dihasilkan pun cukup signifikan.
“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp 4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp 50 triliun kita bisa menghemat,” ujarnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring