JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Para buruh ternyata menjawab tidak kompak atas pertanyaan presiden Prabowo soal manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perayaan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026).
Situasi tersebut mengemuka saat Prabowo Subianto menyampaikan pidato di hadapan massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Di tengah pemaparannya tentang program sosial pemerintah itulah, Prabowo melontarkan pertanyaan langsung kepada peserta aksi.
“Kami juga beri perlindungan sosial yang sangat besar. Kami juga beri MBG. Saya tanya ke saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak?” tanya Prabowo.
Dan ternyata, respons yang muncul dari kerumunan buruh ternyata tidak seragam. Sebagian menyatakan setuju, namun tak sedikit pula yang menolak, sehingga suara yang terdengar di lapangan menjadi terbelah.
Menanggapi situasi tersebut, Prabowo tetap melanjutkan pidatonya dengan menekankan pentingnya program MBG, terutama untuk mengatasi persoalan gizi anak-anak di Indonesia. Ia menilai program ini memiliki dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
“MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana,” tuturnya.
Selain aspek kesehatan, Prabowo juga menilai program tersebut memiliki efek ekonomi yang luas. Ia menyebut MBG mampu mendorong permintaan terhadap berbagai komoditas pangan, mulai dari produk peternakan hingga hasil pertanian.
“Ekonomi kita hidup, petani dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar. Indonesia tambah sejahtera,” kata dia.
Pemerintah sendiri terus mempercepat pelaksanaan program MBG yang ditargetkan menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat. Program ini menjadi salah satu janji utama Prabowo sejak masa kampanye Pemilihan Presiden 2024.
Namun di sisi lain, sejumlah kalangan ekonom justru mengusulkan evaluasi terhadap besaran anggaran program tersebut. Mereka menilai, pengeluaran untuk MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah berpotensi membebani keuangan negara.
Guru Besar IPB University, Didin Damanhuri, menyarankan agar anggaran difokuskan pada wilayah dengan tingkat stunting dan gizi buruk yang tinggi. Ia memperkirakan, dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran dapat ditekan secara signifikan.
“Jadi anggaran lainnya bisa menghindari defisit, membiayai kenaikan harga minyak, membiayai bantuan sosial dan berbagai keperluan pembangunan,” ucap Didin dalam diskusi daring, Maret 2026 lalu.
Pandangan serupa juga disampaikan ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai pemangkasan anggaran MBG merupakan langkah paling realistis dalam kondisi fiskal saat ini.
“Semua rating agency, banyak ekonom berkomentar, seharusnya potong MBG saja, itu paling gampang dan paling mudah,” ujarnya.
Isu ini turut menjadi perhatian lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings, yang sebelumnya menyoroti potensi pembengkakan belanja negara akibat program tersebut.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan para ekonom menunjukkan bahwa implementasi MBG masih memerlukan kajian mendalam, baik dari sisi manfaat sosial maupun keberlanjutan fiskal. [*] Disarikan dari sumber berita media daring