JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik rencana penutupan sejumlah program studi (prodi) mencuat akibat komunikasi yang dinilai tidak sinkron di internal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pernyataan berbeda dari sejumlah pejabat memicu kebingungan publik dan kekhawatiran di kalangan perguruan tinggi, sebelum akhirnya Menteri meluruskan arah kebijakan yang sebenarnya.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda untuk menutup program studi, termasuk yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Namun ia menekankan, langkah yang ditempuh justru mendorong pembaruan dan penyesuaian kurikulum agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Jadi alih-alih menutup prodi, yang kita dorong adalah bersama-sama dengan perguruan tinggi itu membuat supaya prodi ini meng-update secara berkala relevansi antara apa yang diajarkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Brian saat ditemui di Kantor Kemendiksaintek, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, perubahan pesat di bidang teknologi membuat disiplin ilmu terus berkembang. Ia mencontohkan, bidang teknik elektro di masa lalu belum mengenal konsep Internet of Things (IoT), sementara saat ini teknologi tersebut menjadi bagian penting yang tak terpisahkan.
Brian menilai, kemunculan berbagai sektor industri baru juga harus direspons dunia pendidikan tinggi melalui pembaruan materi pembelajaran. Ia menyebut praktik evaluasi dan penyempurnaan program studi secara berkala merupakan hal lazim di tingkat global.
“Makanya ini yang kita dorong dan seluruh dunia memang melakukan itu, program studi itu continuous improvement dilakukan setiap 4 tahun bahkan setiap 2 tahun itu berbeda-beda itu,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana penutupan prodi sempat mengemuka setelah disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali. Saat itu, ia menyebut opsi penutupan sebagai langkah untuk mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.
Namun di sisi lain, Direktur Kelembagaan Kemendiktisaintek, Muhammad Najib, memberikan penegasan berbeda. Ia menyatakan pemerintah tidak akan menutup prodi yang telah berjalan, melainkan melakukan pengendalian melalui moratorium pembukaan program studi baru, khususnya di bidang sosial-humaniora.
“Kami memang melakukan pengendalian dengan moratorium. Jadi kami tidak membuka prodi-prodi baru bidang sosial humaniora. Tapi prodi yang sudah ada, enggak ditutup,” katanya, Selasa (28/4/2026).
Kebijakan tersebut, lanjutnya, diarahkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional, tanpa harus mengorbankan program studi yang sudah eksis. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
