Dibyo Laksono Susilo¹, Dwi Handayani², Nuha Nisrina Putri³, Sri Hartati⁴, Wijayanti⁵, Yuni Susilowati⁶
¹²³⁴⁵⁶Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa IndonesiaUniversitas Veteran Bangun NusantaraSukoharjo
Bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi literat, jika sejak Sekolah Dasar (SD) anak-anak lebih sering dilatih memilih jawaban daripada memahami makna? Di tengah gaung tema Hardiknas 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” pertanyaan ini bukan sekadar refleksi, melainkan kegelisahan yang mendesak untuk dijawab. Kita merayakan pendidikan setiap tahun, tetapi jarang benar-benar meninjau kembali arah yang kita tempuh.
Masalah pendidikan kita bukan semata pada rendahnya capaian, tetapi pada cara kita menilai proses belajar itu sendiri. Hasil PISA 2022 mencatat skor membaca Indonesia berada di angka 359, jauh di bawah rata-rata OECD. Sementara itu, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) menunjukkan mayoritas siswa masih berada pada level dasar hingga menengah. Data ini kerap dibaca sebagai kegagalan siswa. Padahal, lebih dari itu, ia adalah cermin dari sistem yang belum sepenuhnya memberi ruang bagi siswa untuk berkembang sebagai pembaca yang memahami, bukan sekadar pengisi jawaban.
Akar persoalan tersebut dapat ditelusuri sejak bangku Sekolah Dasar. Pada tahap inilah fondasi literasi dibangun, ketika anak mulai mengenal teks, makna, dan cara berpikir melalui bahasa. Namun, ironisnya pada fase yang paling menentukan ini, evaluasi pembelajaran bahasa masih berkutat pada pola lama: pilihan ganda, isian singkat, dan hafalan isi bacaan. Praktik ini bukan hanya membatasi cara siswa belajar, tetapi juga membentuk cara mereka memahami pengetahuan itu sendiri.
Dalam ruang kelas, siswa sering kali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menuntut satu jawaban benar. Mereka dilatih untuk mencari kata kunci, menebak maksud soal, dan memilih opsi yang paling mendekati. Aktivitas ini mungkin efektif untuk memperoleh nilai tinggi, tetapi tidak cukup untuk membangun pemahaman yang mendalam. Siswa menjadi terbiasa menjawab, tetapi tidak terbiasa menjelaskan. Mereka mampu memilih, tetapi kesulitan memaknai.
Inilah paradoks pendidikan kita: nilai bisa tinggi, tetapi pemahaman rendah. Anak tampak berhasil dalam angka, tetapi gagap ketika diminta menjelaskan kembali isi bacaan dengan kata-katanya sendiri. Mereka mungkin mampu menyelesaikan soal, tetapi tidak selalu mampu mengaitkan informasi dengan pengalaman atau konteks kehidupan nyata. Kita merasa sistem berjalan baik karena hasil terlihat rapi, padahal sesungguhnya kita sedang memelihara kegagalan secara sistematis.
Kita perlu berani mengatakan dengan jujur: selama ini, sejak SD, kita terlalu lama mengukur kemampuan yang salah. Bahasa pada hakikatnya adalah alat berpikir, bukan sekadar materi pelajaran. Melalui bahasa, anak belajar memahami dunia, menyusun gagasan, dan mengekspresikan diri. Namun dalam praktik pembelajaran, bahasa justru direduksi menjadi sekadar kumpulan soal yang harus dijawab dengan benar. Ketika bahasa kehilangan fungsinya sebagai alat berpikir, maka pendidikan kehilangan salah satu fondasi terpentingnya.
Laporan terbaru UNESCO menegaskan bahwa literasi abad ke-21 tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca dan menulis secara teknis. Literasi mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami informasi secara mendalam, serta berkomunikasi secara efektif. Semua itu tidak mungkin tumbuh dari evaluasi yang hanya menuntut jawaban benar atau salah. Dibutuhkan pendekatan yang memberi ruang bagi proses berpikir, bukan sekadar hasil akhir.
Tantangan ini semakin kompleks di era kecerdasan buatan (AI). Anak-anak kini hidup di tengah teknologi yang memungkinkan mereka menghasilkan teks dengan cepat dan mudah. Dalam situasi ini, batas antara memahami dan sekadar menghasilkan menjadi semakin kabur. Jika evaluasi tetap berfokus pada produk akhir, maka yang dinilai bukan lagi kemampuan siswa, melainkan kemampuan alat yang digunakan. Di titik ini, sistem evaluasi kita tidak hanya ketinggalan, tetapi mulai kehilangan relevansi.
Jika masalahnya terletak pada cara menilai, maka perubahan juga harus dimulai dari sana. Dalam konteks Hardiknas 2026, gagasan partisipasi semesta seharusnya tidak berhenti pada slogan kolaborasi. Evaluasi pembelajaran perlu menjadi ruang bersama yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan. Guru tidak lagi sekadar pemberi nilai, tetapi fasilitator proses belajar yang membantu siswa memahami. Siswa tidak hanya dinilai, tetapi juga diajak merefleksikan proses berpikirnya. Orang tua pun dapat berperan dalam mendampingi perkembangan literasi anak secara lebih bermakna.
Perubahan ini tidak harus dimulai dari kebijakan besar yang rumit. Ia dapat dimulai dari praktik sederhana di kelas SD. Evaluasi autentik seperti portofolio membaca, proyek literasi, diskusi kelompok, hingga jurnal refleksi dapat menjadi alternatif yang lebih bermakna. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya dinilai dari apa yang mereka jawab, tetapi dari bagaimana mereka memahami, mengolah, dan menyampaikan gagasan. Proses belajar menjadi lebih penting daripada sekadar hasil, dan evaluasi menjadi bagian dari pembelajaran, bukan akhir dari pembelajaran.
Memang, tantangan tidak ringan. Keterbatasan waktu, jumlah siswa yang besar, serta beban administratif sering kali menjadi kendala nyata di lapangan. Guru berada dalam tekanan untuk menyelesaikan kurikulum sekaligus memenuhi tuntutan penilaian. Namun, mempertahankan cara lama justru lebih berisiko. Kita mungkin merasa aman dengan sistem yang sudah terbiasa, tetapi tanpa disadari kita terus menghasilkan generasi yang tampak pintar, tetapi tidak benar-benar memahami.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi sekadar bagaimana meningkatkan nilai, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap anak benar-benar belajar. Jika sejak SD anak hanya dilatih menjawab, maka kita sedang membentuk generasi yang patuh, bukan yang berpikir. Pendidikan bermutu tidak diukur dari angka-angka yang rapi, melainkan dari kemampuan berpikir yang tumbuh dalam diri setiap siswa.
Tanpa perubahan yang nyata, pendidikan bermutu untuk semua akan tetap menjadi janji yang tak pernah benar-benar ditepati. Hardiknas seharusnya tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi momentum untuk berani mengoreksi arah. Selama kita masih nyaman dengan cara lama, selama itu pula kita sedang menunda lahirnya generasi yang benar-benar memahami, bukan sekadar terlihat pintar.