JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang menjangkau puluhan juta pelajar mulai memasuki fase evaluasi. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan upaya memperbaiki tata kelola program, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kemungkinan menghentikan pemberian MBG kepada siswa sekolah menengah atas (SMA), terutama yang berasal dari keluarga mampu.
Wacana tersebut mengemuka setelah BGN melakukan kajian ulang terhadap sasaran penerima manfaat agar program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu lebih tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan, kelompok siswa SMA menjadi salah satu segmen yang sedang dipertimbangkan untuk tidak lagi menerima bantuan makan bergizi gratis, khususnya di sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.
“SMA mungkin sudah tidak perlu lagi diberikan MBG, apalagi SMA-SMA favorit yang uang saku anak-anak itu Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu. Sekolah-sekolah high class itu tidak perlu lagi,” kata Agustina usai mengikuti rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut dia, pengurangan sasaran dari kelompok siswa SMA berpotensi memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan ulang program yang kini tidak lagi berorientasi semata-mata pada jumlah penerima.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hingga 10 Juni 2026 menunjukkan sekitar 43 juta murid telah menerima manfaat MBG. Angka itu disebut telah mencakup lebih dari 80 persen populasi peserta didik di Indonesia.
Agustina menegaskan, penyesuaian sasaran bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap perbaikan gizi masyarakat. Sebaliknya, program akan diarahkan agar lebih efektif menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi negara.
“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin efisien,” ujarnya.
Saat ini, BGN masih mematangkan skema baru bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan. Karena proses pembahasan masih berlangsung, jumlah penerima manfaat setelah penataan ulang belum dapat dipastikan.
Perubahan arah kebijakan ini juga sejalan dengan sikap pimpinan baru BGN yang tidak lagi menjadikan target 82 juta penerima manfaat sebagai fokus utama pada tahun 2026.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa lembaganya kini lebih memprioritaskan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar angka cakupan penerima.
“Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2025 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, 4 Juni 2026 lalu.
Menurut Nanik, pembenahan tata kelola dan penggunaan anggaran yang lebih efisien menjadi alasan utama perubahan strategi tersebut. Karena itu, keberhasilan program tidak lagi diukur dari seberapa besar jumlah penerimanya, melainkan dari ketepatan sasaran dan dampak yang dihasilkan.
BGN juga tengah mempertimbangkan pengurangan cakupan program pada sekolah-sekolah yang dinilai berada di lingkungan ekonomi mapan. Anggaran yang tersedia nantinya akan dialihkan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan risiko gizi lebih tinggi.
Kelompok prioritas yang disebut akan mendapat perhatian lebih besar meliputi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap program MBG tidak sekadar menjangkau lebih banyak orang, tetapi benar-benar mampu menekan persoalan gizi pada kelompok yang paling rentan. (*) Disarikan dari sumber berita media daring