JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali memanas. Kali ini, PDIP menilai penjelasan Istana soal penggunaan dana pribadi Presiden untuk menutup kelebihan biaya perjalanan dinas justru tidak menjawab persoalan utama yang dipertanyakan publik.
Bagi partai berlambang banteng moncong putih itu, yang menjadi sorotan bukan semata sumber pendanaan perjalanan, melainkan sejauh mana lawatan-lawatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi negara serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, menegaskan kunjungan Presiden ke luar negeri merupakan agenda kenegaraan yang tidak bisa dipandang sebagai urusan pribadi.
“Saya kira banyak orang bisa melakukan itu (menggunakan dana pribadi untuk menutupi kelebihan). Tetapi, kunjungan kenegaraan berbicara soal representasi negara, bukan pribadi,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Menurut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai penggunaan anggaran negara maupun hasil konkret dari berbagai kunjungan internasional yang dilakukan Presiden.
Ia menilai transparansi menjadi hal penting mengingat setiap lawatan Presiden membawa nama dan kepentingan Indonesia di forum global.
“Ini menjadi penting karena kunjungan tidak hanya menyangkut reputasi presiden, tapi juga reputasi negara kita,” ujarnya.
Pernyataan Andreas muncul setelah Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ikut menanggung sebagian biaya perjalanan luar negeri menggunakan dana pribadi apabila pengeluaran melebihi alokasi yang telah ditetapkan negara.
“Jadi, segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy dalam keterangan video yang disampaikan Senin (1/6/2026).
Selain itu, Teddy juga membantah anggapan bahwa rombongan Presiden terlalu besar. Ia mengklaim jumlah delegasi yang menyertai Prabowo dalam kunjungan luar negeri saat ini jauh lebih ramping dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya.
Menurut Teddy, jika pada periode presiden terdahulu jumlah rombongan bisa mencapai lebih dari 120 orang, kini delegasi yang ikut berkisar antara 50 hingga 60 orang.
“Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua,” katanya.
Meski demikian, Teddy tidak merinci besaran anggaran yang disediakan negara untuk perjalanan Presiden maupun jumlah dana pribadi yang telah dikeluarkan Prabowo guna menutup kekurangan biaya tersebut.
Sebelumnya, kritik terhadap frekuensi perjalanan luar negeri Presiden juga dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Melalui akun Instagram pribadinya, Dino meminta pemerintah lebih peka terhadap keresahan publik yang mempertanyakan intensitas lawatan internasional Presiden.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu bahkan menyebut Prabowo sebagai salah satu kepala negara yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri dalam periode pemerintahannya.
Berdasarkan perhitungannya, selama menjabat Presiden, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari masa kerjanya di luar negeri. Menurut Dino, pola tersebut berpotensi terus berlanjut dalam waktu mendatang dan perlu dievaluasi secara serius.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ujar Dino. [*]